Hukum Bukan Seremonial: Akademisi Muda Desak Pemda Sinjai Bersih dari Praktik Korupsi

‎SINJAI, Beritabenua—Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (HIMAPRODI HPI) Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, A. Ikram Makkawaru, menyoroti lemahnya integritas dan akuntabilitas publik di tubuh Pemerintah Kabupaten Sinjai, Rabu (12/11/2025).

‎Melalui pernyataannya bertajuk “Hukum Bukan Seremonial”, ia menyerukan agar aparat penegak hukum dan pemerintah daerah membuka secara transparan seluruh dugaan penyimpangan anggaran yang saat ini tengah menjadi perhatian publik.

‎‎“Sinjai sedang menghadapi ujian serius soal integritas pemerintahan. Serangkaian kasus yang muncul bukan sekadar berita kriminal, tapi cermin dari pengelolaan daerah yang masih jauh dari kata bersih,” ujarnya.

‎Menurut Ikram, masyarakat Sinjai berhak mengetahui bagaimana uang publik dikelola dan sejauh mana tanggung jawab moral para pejabat terhadap kepercayaan rakyat yang mulai goyah.

‎Kasus SPAM dan Pajak Daerah Disorot

‎Ia menilai, kasus dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan senilai puluhan miliar rupiah menjadi simbol dari carut-marutnya sistem tata kelola daerah.

‎Kejaksaan Negeri Sinjai telah menggeledah empat kantor instansi pemerintah dan menyita sejumlah dokumen penting. Namun, Ikram menekankan bahwa proses hukum harus dilakukan secara terbuka.‎

‎“Publik butuh transparansi, bukan janji normatif yang diulang-ulang. Ketika uang rakyat kembali menguap di meja birokrasi, kepercayaan publik akan terus tergerus,” tegasnya.‎

Selain itu, laporan mengenai kebocoran pajak daerah juga disebut menunjukkan lemahnya pengawasan internal. Ratusan juta rupiah yang seharusnya masuk ke kas daerah diduga berhenti di tangan oknum.

‎“Setiap rupiah yang hilang berarti satu fasilitas publik yang tidak pernah jadi kenyataan,” ujarnya menambahkan.

‎Dugaan Dana Siluman di DPRD

‎Tak hanya eksekutif, Ikram juga menyoroti anggaran perjalanan dinas DPRD Sinjai yang menuai kontroversi.

‎Ia menilai, dugaan keberadaan “dana siluman” di tengah beban ekonomi rakyat adalah ironi moral di lembaga perwakilan.

‎“Saat rakyat berhemat, para wakilnya justru berkelit dari tuntutan keterbukaan,” kritiknya.

‎Desak Bukti Nyata, Bukan Pencitraan

‎‎Meskipun pemerintah daerah mencoba menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi melalui kehadiran Bupati dalam rapat koordinasi bersama KPK, Ikram menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan bukti nyata, bukan seremonial.

‎“Komitmen sejati terlihat dari tindakan, bukan foto di forum resmi. Ketika penyidik sudah menggeledah kantor pemerintahan, yang dibutuhkan bukan klarifikasi defensif, tapi keberanian membuka data dan memperbaiki sistem,” katanya.

‎Ajakan Moral untuk Bersih dan Transparan

‎Ikram menegaskan bahwa Pemkab, DPRD, dan partai politik lokal memiliki tanggung jawab moral serta hukum untuk menuntaskan seluruh persoalan hingga ke akar-akarnya.

‎“Mengacu pada tagline ‘Sinjai Bersatu,’ publik berhak tahu siapa yang salah, siapa yang bersih, dan bagaimana uang rakyat dikembalikan fungsinya. Tidak ada lagi alasan untuk menunda,” ujarnya menutup.

‎Sebagai “Bumi Panritta Kitta”, kata Ikram, Sinjai tidak membutuhkan pencitraan, tetapi keberanian moral untuk membersihkan diri dari segala bentuk penyimpangan.

‎