Penertiban Prasarana Vida View Diduga Dihambat, Tim Hukum Aliansi Fasum Fasos Desak Pemkot Makassar Tegakkan Wibawa Hukum

Makassar, beritabenua — Aliansi Fasum Fasos Kota Makassar menyoroti peristiwa yang terjadi saat Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar melakukan penertiban terhadap bangunan yang diduga tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Penertiban tersebut dilakukan terhadap bangunan prasarana apartemen permanen yang berada di kawasan Vida View, Jalan Topaz Raya, Boulevard, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Bangunan tersebut diduga belum mengantongi dokumen perizinan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan bangunan gedung.

Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar dilaporkan diduga mengalami hambatan setelah muncul pihak-pihak tertentu yang membubarkan proses penyegelan di lokasi.

Peristiwa tersebut mendapat perhatian dari Aliansi Fasum Fasos Kota Makassar yang menilai bahwa dugaan penghambatan terhadap kegiatan penertiban pemerintah dapat menjadi preseden yang kurang baik bagi penegakan aturan tata ruang di Kota Makassar.

Tim Hukum Aliansi Fasum Fasos Kota Makassar, Busman, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh kalah oleh tindakan pihak-pihak yang mencoba menghalangi penegakan aturan.

“Kami menilai kejadian ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah tidak boleh kalah oleh tindakan pihak-pihak yang mencoba menghambat atau melawan proses penegakan aturan. Jika benar bangunan tersebut tidak memiliki IMB atau PBG sebagaimana yang dipersyaratkan, maka penertiban harus tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Busman.

Menurutnya, ketegasan pemerintah sangat penting untuk menjaga wibawa hukum serta memastikan seluruh aktivitas pembangunan di Kota Makassar berjalan sesuai dengan aturan tata ruang yang telah ditetapkan.

Busman juga mengingatkan bahwa pembangunan yang tidak dilengkapi dengan izin resmi berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, baik dari sisi keselamatan bangunan, tertib tata ruang kota, maupun potensi konflik dengan masyarakat sekitar.

“Penegakan aturan terkait izin bangunan bukan sekadar persoalan administratif. Ini juga menyangkut kepastian hukum, keselamatan masyarakat, serta ketertiban tata ruang kota. Karena itu pemerintah harus menunjukkan ketegasan agar tidak muncul kesan bahwa aturan hanya berlaku bagi sebagian pihak saja,” jelasnya.

Lebih lanjut, Aliansi Fasum Fasos Kota Makassar mendorong agar Pemerintah Kota Makassar tetap konsisten menjalankan kewenangannya dalam melakukan pengawasan serta penertiban terhadap bangunan yang diduga tidak memenuhi ketentuan perizinan.

Busman menambahkan bahwa aparat penegak hukum juga diharapkan dapat memastikan tidak ada pihak yang mencoba menghambat atau mengintervensi proses penegakan aturan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Kami berharap pemerintah kota tetap berdiri tegak dalam menegakkan aturan. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum atau mencoba menunjukkan kekuatan dengan menghalangi langkah pemerintah dalam menertibkan bangunan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Aliansi Fasum Fasos menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pembangunan gedung di wilayah kota, sehingga setiap pembangunan benar-benar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, perizinan, serta rencana tata ruang yang berlaku.