MAKASSAR, Beritabenua- Koalisi Anti Mafia Bahan Bakar aminyak (BBM) yang tergabung dari beberapa lembaga salah satunya Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) mengecam dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) dakam Praktik Penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di wilayah hukum Polres Jeneponto.
Marlo Selaku Ketua Umum mendesak Kapolda dan Kapolri untuk menindak tegas oknum yang terlibat dan mengancam akan melakukan unjuk rasa di depan Polda Sulsel pada Selasa, 18 Maret 2025 pukul 15:00 Wita.
Marlo, Ketua Umum KAMRI, menyatakan keprihatinan atas kesulitan masyarakat dalam mendapatkan BBM bersubsidi akibat ulah mafia BBM yang diduga dilindungi oleh oknum aparat Penegak hukum APH.
"Polri harus melindungi kepentingan rakyat. BBM subsidi harus dirasakan rakyat, bukan untuk mafia BBM," tegas Marlo.
Marlo menyebutkan bahwa informasi yang diperoleh menunjukkan dugaan kuat adanya oknum APH di kabupaten Jeneponto yang berperan sebagai 'back up' bagi mafia BBM.
"Jika praktik ini terus berlanjut, kami akan melakukan demo di depan Polda Sulsel pada Selasa, 18 Maret 2025 pukul 15:00. Kami meminta Kapolda dan Kapolri agar aparat penegak hukum yang terlibat dalam praktik melindungi dan memelihara mafia BBM di wilayah hukum polres Jeneponto segera diperiksa dan dicopot dari jabatannya," tegas Marlo.
Kami menilai kasus mafia BBM di wilayah Hukum polres Jeneponto merupakan contoh kesewenang-wenangan yang merugikan masyarakat dan menodai citra Polri. Mereka menuntut penanganan yang
transparan dan tegas terhadap pelaku mafia BBM, termasuk oknum APH yang terlibat.
