SINJAI, Beritabenua- Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam - MPO Cabang Sinjai menyampaikan keprihatinannya terhadap penggunaan anggaran sebesar Rp 4,4 miliar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai untuk satu kegiatan perjalanan dinas.
Supardi, Ketua Umum HMI-MPO Cabang Sinjai mengemukakan terkait anggaran perjalanan dinas DPRD yang dinilai berlebihan dan tidak sesuai dengan prinsip efisiensi anggaran.
Ketua BEM FH UMI: Persatuan Mahasiswa Harus Diutamakan dalam Momen Sumpah Pemuda
BeritaBenua.com • 2 hari lalu
Berita Terkini
BRI Sinjai Gelar Jumat Bersih di Taman Karampuang, Wujud Kepedulian Lingkungan
Tim Lapangan • 3 hari lalu
Berita Terkini
"Hal ini tidak mencerminkan prinsip-prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap arah kebijakan nasional sebagaimana diketahui, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran" tuturnya. Jumat (25/4/25).
Menurutnya pemerintah telah menekankan pentingnya setiap lembaga negara dan pemerintah daerah untuk melakukan pengetatan anggaran dan memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Hutan Terbakar, Izin Dicabut: Dr. Andi Cibu Ingatkan Negara Tak Boleh Lepas Tangan
BeritaBenua.com • 4 hari lalu
Berita Terkini
DPD Tani Merdeka Indonesia Kunjungi Pabrik Porang di Sinjai, Sinyal Kuat Bagi Petani
BeritaBenua.com • 4 hari lalu
Berita Terkini
"Penganggaran sebesar Rp4,4 Miliar tanpa rincian yang jelas untuk satu kegiatan perjalanan dinas oleh DPRD Sinjai adalah sebuah tanda tanya publik, menunjukkan adanya praktik penganggaran yang tidak sejalan dengan semangat penghematan nasional dan menunjukkan adanya potensi pemborosan serta ketidaksesuaian terhadap kondisi keuangan" lanjut Pardi.
Ia juga menambahkan di samping banyaknya masalah kedaerahan kabupaten Sinjai yang memerlukan perhatian khusus seperti masalah sanitasi layak dan air bersih di pulau sembilan.
“Permasalahan ketersediaan listrik di Bonto Katute Sinjai Borong, permasalahan kesehatan, permasalahan infrastruktur jalan di Bulupoddo, Sinjai Barat, Tellulimpoe dan Sinjai Borong dan berbagai permasalahan lainnya" lanutnya.
Kemudian dikatakannya lagi, sebagai wakil rakyat, DPRD Sinjai semestinya hadir membuka mata atas penderitaan masyarakat dan menjadi contoh dalam pengelolaan anggaran yang bijak, bukan malah menampilkan praktik yang kontraproduktif dengan kebutuhan dasar masyarakat serta semangat reformasi birokrasi dan efisiensi nasional.
Ketua DPRD Sinjai, Andi Jusman, yang telah dikonfirmasi melalui via WhatsApp terkait alokasi anggaran ini, belum memberikan keterangan.
