MAKASSAR, Beritabenua.com - Komitmen Bappeda Kota Makassar dalam mendukung perumusan regulasi pembangunan kembali dibuktikan lewat partisipasi aktif dalam Rapat Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah yang digelar oleh Kemenkumham pada 30 April 2025.
Dalam forum tersebut, Bappeda turut menyelaraskan substansi dokumen hukum dengan visi pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara unsur perencanaan dan hukum ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya terukur, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dan harmonis antar perangkat daerah.
