Kabid Advokasi, Hukum dan Ham DPP HIPPMAS Beri Ultimatum Keras Kepada Kejati Sulsel: Segera tuntaskan Dugaan Penyimpangan Alsintan Rp243,6 Miliar

BeritaBenua.com —
avatar
NURrr AminnPenulis
Gambar Sampul

MAKASSAR, Beritabenua - Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sinjai (DPP HIPPMAS) melalui Kabid Advokasi, Hukum dan HAM, Andi Saeful, memberikan ultimatum keras kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) agar segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan penyaluran Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dengan nilai anggaran yang diberitakan mencapai Rp243,6 miliar.

Andi Saeful menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Menurutnya, aparat penegak hukum harus menunjukkan keseriusan dalam mengusut setiap dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan penggunaan uang negara, terlebih anggaran tersebut diperuntukkan bagi kepentingan petani.

“Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi konsumsi pemberitaan tanpa ada tindak lanjut yang jelas. Kami memberikan ultimatum kepada Kejati Sulsel agar segera mengambil langkah konkret. Publik membutuhkan kepastian, bukan sekadar pernyataan bahwa persoalan sedang didalami,” tegas Andi Saeful.

Ia menyampaikan bahwa penanganan perkara ini harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, kesesuaian spesifikasi barang, hingga mekanisme penyaluran dan penerimaan Alsintan oleh kelompok tani.

Secara khusus, DPP HIPPMAS menyoroti transparansi penyaluran bantuan Alsintan di Kabupaten Sinjai. Menurut Andi, masyarakat berhak mengetahui kelompok tani penerima bantuan, jenis dan jumlah alat yang disalurkan, lokasi penerimaan, serta kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan.

“Jangan sampai bantuan yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan petani justru tidak tepat sasaran atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami meminta agar seluruh proses penyaluran dibuka secara transparan dan dapat diuji oleh publik,” lanjutnya.

DPP HIPPMAS juga mendesak Kejati Sulsel untuk menelusuri pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam setiap tahapan pengadaan dan distribusi. Apabila ditemukan bukti adanya perbuatan melawan hukum, pihak-pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Andi Saeful menegaskan, ultimatum ini merupakan bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab moral mahasiswa terhadap penggunaan anggaran negara. Penegakan hukum tidak boleh berjalan lambat ketika menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya petani yang membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah.

“Jika tidak ada perkembangan dan kejelasan penanganan, DPP HIPPMAS akan terus mengawal persoalan ini melalui langkah-langkah advokasi dan pengawasan publik sesuai koridor hukum. Kami tidak ingin persoalan yang menyangkut hak dan kepentingan petani berhenti tanpa pertanggungjawaban,” tutupnya.

DPP HIPPMAS menegaskan bahwa tuntutan ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong proses penegakan hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel. Uang negara harus dipertanggungjawabkan, sementara hak petani atas bantuan pemerintah wajib dilindungi.

    Berita Terkait

    Cover
    Berita Terkini

    Suedi Resmi Nahkodai DPP HIPPMAS, Fokus Perbaikan dan Kemajuan Organisasi

    NURrr Aminn • 27 menit lalu

    Baca
    Cover
    Berita Terkini

    Melalui Aksara Peduli Mahasiswa Berdampak 2026, Mahasiswa UMSi Dorong Pemberdayaan Masyarakat

    Arrang Saz • 2 hari lalu

    Baca
    Cover
    Berita Terkini

    Andi Cibu Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, Jangan Berhenti di Janji Politik

    BeritaBenua.com • 3 hari lalu

    Baca
    Cover
    Berita Terkini

    Muara Tongke-Tongke Kian Dangkal, Sampai Kapan Pemerintah Membiarkan Nelayan Berjuang Melawan Alam?

    BeritaBenua.com • 3 hari lalu

    Baca
    Cover
    Berita Terkini

    Mujahid Turaihan Desak Birokrasi Kampus Buka Suara terkait Tindak Lanjut Penetapan Presma Terpilih DEMA UIAD SINJAI

    Arrang Saz • 4 hari lalu

    Baca
    Kabid Advokasi, Hukum dan Ham DPP HIPPMAS Beri Ultimatum Keras Kepada Kejati Sulsel: Segera tuntaskan Dugaan Penyimpangan Alsintan Rp243,6 Miliar - Berita Benua