Mujahid Turaihan Desak Birokrasi Kampus Buka Suara terkait Tindak Lanjut Penetapan Presma Terpilih DEMA UIAD SINJAI

SINJAI, Beritabenua—Koordinator Isu Hukum dan HAM BEM PTMAI Zona 7 sekaligus EX Presiden Mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai Periode 2025/2026, Mujahid Turaihan, menyoroti belum adanya kejelasan tindak lanjut penetapan Formature Presiden Mahasiswa terpilih melalui Kongres Mahasiswa DEMA UIAD Sinjai yang dilaksanakan pada 1 September 2026.

Hingga 12 November 2026, atau lebih dari dua bulan sejak kongres tersebut dilaksanakan, belum terdapat kejelasan konkret terkait tindak lanjut maupun kepastian proses penetapan Formature Presiden Mahasiswa terpilih. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan besar di kalangan mahasiswa UIAD Sinjai mengenai keberlanjutan kepemimpinan dan dinamika kelembagaan DEMA UIAD.

Mujahid Turaihan menilai bahwa ketidakjelasan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat kongres mahasiswa merupakan forum penting dalam mekanisme demokrasi dan pengambilan keputusan organisasi kemahasiswaan.

“Ini menjadi ketimpangan sekaligus pertanyaan besar bagi seluruh mahasiswa UIAD Sinjai. Kongres mahasiswa telah dilaksanakan pada 1 September 2026, tetapi sampai hari ini, 12 November 2026, belum ada kejelasan konkret mengenai tindak lanjut penetapan Formature Presiden Mahasiswa terpilih. Ada apa sebenarnya dengan dinamika ini? Mengapa sampai hari ini belum ada penjelasan yang dapat diketahui oleh mahasiswa secara terbuka?” tegas Mujahid, Jumat/13/11/2026.

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Sebab, ketidakjelasan dalam proses kelembagaan berpotensi menimbulkan berbagai spekulasi, mengganggu kepercayaan mahasiswa, serta memunculkan pertanyaan terhadap transparansi dan mekanisme tata kelola organisasi kemahasiswaan di lingkungan UIAD Sinjai.

Atas dasar itu, Mujahid secara khusus meminta kepada Wakil Rektor III UIAD Sinjai, Dr. Muhlis, M.Sos.I., untuk memberikan penjelasan konkret, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai dinamika tersebut.

Ia menilai bahwa Wakil Rektor III sebagai unsur pimpinan yang membidangi kemahasiswaan perlu memberikan kejelasan mengenai sejauh mana proses tindak lanjut penetapan Formature Presiden Mahasiswa terpilih, apa kendala yang dihadapi, serta bagaimana langkah penyelesaian yang akan ditempuh.

“Kami meminta kepada Wakil Rektor III UIAD Sinjai, Dr. Muhlis, M.Sos.I., agar memberikan penjelasan konkret kepada seluruh mahasiswa. Mengingat beliau merupakan unsur pimpinan yang memiliki kewenangan dalam bidang kemahasiswaan, maka sudah sepatutnya ada kejelasan mengenai persoalan ini. Jangan sampai mahasiswa terus dibiarkan berada dalam ketidakpastian tanpa mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi,” lanjutnya.

Lebih jauh, Mujahid menegaskan bahwa tuntutan ini bukan didasarkan pada kepentingan personal maupun kelompok tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan demokrasi mahasiswa, kepastian kelembagaan, serta penghormatan terhadap hasil Kongres Mahasiswa DEMA UIAD Sinjai.

Ia juga meminta agar seluruh pihak terkait mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme organisasi dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Mahasiswa memiliki hak untuk mengetahui perkembangan dan kejelasan dari proses demokrasi yang telah dilaksanakan. Jangan sampai forum kongres hanya menjadi agenda formalitas tanpa kejelasan tindak lanjut. Kami ingin ada kepastian, bukan pembiaran. Kami ingin ada penjelasan, bukan kesunyian kelembagaan,” tutup Mujahid.

Demokrasi mahasiswa harus dihormati, keputusan kongres harus mendapatkan kejelasan tindak lanjut, dan transparansi kelembagaan merupakan tanggung jawab bersama.