SINJAI, Beritabenua—Demonstrasi puluhan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamatan Organisasi (HMI MPO) Cabang Sinjai di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai, Jl. Jendral Sudirman, Kecamatan Sinjai Utara, Selasa (20/10/2026).
Demonstran mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan dana hibah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM Sinjai.
Krisis Air Bersih Menghantui Warga Pulau Sembilan, HMI MPO Sinjai Kepung Rujab Bupati
Arrang Saz • sekitar 3 jam lalu
Berita Terkini
Momentum Sumpah Pemuda DPD KNPI Sinjai Kolaborasi Tellu Cappa Law Firm, Hadirkan Gerai Hukum Gratis
Arrang Saz • 7 hari lalu
Berita Terkini
Selain itu, pihaknya juga meminta Kejari Sinjai menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebanyak 3.386 lembar PBB-P2 senilai Rp107.492.759 juta serta pengadaan buku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai senilai Rp472.000.000 juta.
Ketua HMI MPO Cabang Sinjai, Supardi, meminta Kejari Sinjai menindaklanjuti setiap temuan BPK secara transparan dan profesional serta pihak-pihak yang terbukti melakukan tindak pidana diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Momentum Silaturahmi dan Penyambutan Prabu 13, OPAB GEMPA Makassar Gelar Bazar
Arrang Saz • 8 hari lalu
Berita Terkini
GEOMETRI 2026 UNM Libatkan 1.300 Peserta, Kompetisi Matematika Nusantara Resmi DiBuka
Arrang Saz • 8 hari lalu
Berita Terkini
“Kami mendesak agar setiap temuan BPK ditindaklanjuti secara transparan dan profesional. Jika ditemukan unsur tindak pidana, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejari Sinjai, Septiyana, dihadapan massa menuturkan, bahwa penanganan dugaan kasus SPAM PDAM Sinjai telah memasuki tahap penyidikan.
Ia mengatakan proses penanganan perkara tersebut akan berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
HMI MPO Sinjai akan terus mengawal temuan tersebut dan berharap Kejaksaan Negeri Sinjai menindaklanjuti tuntutan tersebut secara serius agar persoalan yang menjadi perhatian publik dapat ditangani secara transparan dan akuntabel.





