SINJAI, Beritabenua- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Komisariat AL-Farabi melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), atas lambannya penanganan banjir yang terus berulang di sejumlah titik.
Banjir yang terjadi pada Rabu malam, 12/6/2025 hingga kamis dini hari, akibat hujan deras, kembali membuktikan minimnya langkah antisipatif dari pemerintah.
Warga Sipil Diduga Ditembak Oknum Polisi, PBHI Sulsel Desak Polri Usut dan Tindak Pelaku
BeritaBenua.com • 1 hari lalu
Berita Terkini
Usai Tertimpa Pohon, Warga di Sinjai Barat Renovasi Rumahnya
BeritaBenua.com • 1 hari lalu
Berita Terkini
Sejumlah ruas jalan, terutama yang berada di kawasan rendah dan cekungan, tergenang udara.
Salah satu titik terparah, Jalan Baso Kalaka, dilaporkan terendam hingga setinggi 50 cm, mengakibatkan aktivitas warga dan pelajar.
Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno Meninggal Dunia di Usia 90 Tahun
Arrang Saz • 2 hari lalu
Berita Terkini
Mahasiswa KKN UIAD Desa Saotanre Gelar Penyuluhan Hukum Bertema Restorative Justice, Warga Antusias
BeritaBenua.com • 3 hari lalu
Berita Terkini
Ketua HMI MPO Komisariat AL-Farabi, Nazira menilai bahwa pesatnya pembangunan kompleks perumahan pada daerah resapan air menjadi salah satu penyebab utama banjir ini. Pembangunan yang tidak terkendali dan tidak memperhatikan aspek lingkungan telah menyebabkan terganggunya fungsi resapan air, sehingga meningkatkan risiko banjir.
"Pemerintah Daerah harus segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan banjir di Kabupaten Sinjai. Kami tidak ingin lagi melihat warga dan mahasiswa kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari akibat banjir," ujar Nazira.
Pihaknya menyerukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai untuk mengevaluasi dan mengkaji ulang perencanaan pembangunan perumahan pada daerah resapan air.
Ia meminta agar Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas infrastruktur drainase dan saluran air untuk mengurangi risiko banjir dan mengembangkan sistem peringatan dini banjir untuk meminimalkan dampak banjir.
“Kami berharap desakan ini dapat menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dan Dinas PUPR untuk segera menyelesaikan permasalahan banjir di Kabupaten Sinjai” jelasnya.





