SINJAI, Beritabenua- Penolakan aktivitas tambang di Kabupaten Sinjai terus bermunculan. Kali ini dari Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bulupoddo.
Ketua DPK KNPI Bulupoddo, Wahyudin menganggap bahwa adanya tambang di Kabupaten Sinjai dapat merusak lingkungan dan menimbulkan dampak yang sangat merugikan.
Jelang Hari Buruh: Adnan Rijal Diduga Diberhentikan Sepihak Tanpa Hak Usai Tujuh Tahun Kerja
BeritaBenua.com • sekitar 15 jam lalu
Berita Terkini
Dr Andi Cibu: Putusan MK 123/2025 Pertegas Batas Penerapan UU Tipikor dalam Kasus Sektoral
BeritaBenua.com • 4 hari lalu
Berita Terkini
“Sebaliknya, membutuhkan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan, apalagi trend masyarakat dunia saat ini sangat memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainability)” katanya. Senin (16/6/25) malam.
Wahyu sapaan akrabnya menegaskan bahwa dampak pertambangan tersebut tidak bisa diukur dalam jangka pendek.
Konservasi Mangrove Camp Dirangkaikan dengan Aksi Bersih Pesisir dalam Rangka Hari Bumi 2026 di Kampung Nelayan Untia
BeritaBenua.com • 5 hari lalu
Berita Terkini
Kementerian Kehutanan Semarakkan Hari Bakti Rimbawan dan Hari Bumi Sedunia Tahun 2026
BeritaBenua.com • 5 hari lalu
Berita Terkini
“10 sampai 20 tahun mendatang, dengan dampaknya baru akan terasa, kasian anak cucu kita” imbuhnya.
Lanjut dikatakan Wahyu, dengan adanya pertambangan di Kabupaten Sinjai jelas merusak lingkungan seperti banjir, longsor, hingga petani gagal panen.
“Akibat tambang, baik resmi maupun tidak resmi jelas merusak segalanya. Dan ini harus menjadi perhatian semua masyarakat karena dampaknya sangat luar biasa dan nyata di masa yang akan datang” lengkapnya.
