HIPMI Sulbar Terancam Dicaretaker, Dinilai Langgar AD/ART Organisasi

SULBAR, Beritabenua - Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Barat (Sulbar) dinilai berpotensi untuk dicaretaker. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Andi Ricky Rosali, Firmansyah, dalam keterangan persnya, Senin (5/8).

Menurut Firmansyah, masa bakti kepengurusan BPD HIPMI Sulbar periode 2022–2025 telah melewati batas waktu enam bulan tanpa pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO) HIPMI.

"Jika Badan Pengurus Daerah tidak menyelenggarakan Musyawarah Daerah setelah 3 (tiga) bulan berakhir masa bakti Badan Pengurus Daerah tersebut tanpa alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan." Kata Firmansyah.

Mengacu pada apa yang dimaksudkan tersebut, ia melanjutkan, BPD HIPMI Sulbar sangat layak untuk dicaretakerkan, karena sekarang berjalan pada proses yang tidak sesuai aturan.

"Demi kepastian dan legitimasi yang sempurna baiknya melalui mekanisme organisasi yang sah caretaker." Tegasnya.

Ia menjelaskan, Di sisi lain ada beberapa BPC yang menghubungi pihaknya; jika kondisi ini berlarut-larut, akan menarik dukungan yang telah diberikan sebelumnya kepada ZS.

"Mereka menyatakan akan menarik surat rekomendasi yang ditujukan kepada calon ZS atas dasar laporan di Polda Sulbar tentang pemalsuan dokumen berupa SK Kepengurusan BPC Majene dan Sertifikat Diklatda Sulteng, oleh karena beberapa BPC tersebut menyatakan tidak ingin ikut dalam polemik tersebut karena ini merupakan masalah integritas." Pungkasnya.