Fasilitasi Bantuan Hukum Perkuat Tata Kelola Anggaran DAK Sub Bidang KB di Kota Makassar

MAKASSAR, Beritabenua.com —Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bertema “Penguatan dan Pendampingan Pelaksanaan Anggaran DAK pada Sub Bidang KB di Kota Makassar” diselenggarakan pada Senin, 3 November 2025, di Ballroom Makassar Government Center. Kegiatan ini diikuti oleh para kepala bidang, kepala sub bagian, pejabat fungsional, staf DPPKB, penyuluh KB, perwakilan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), kader PKK, serta kader KB dari seluruh wilayah Kota Makassar. Antusiasme terlihat sepanjang kegiatan, mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola anggaran di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Irmawahyuni Bachtiar, S.Sos, yang menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman hukum serta akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurutnya, pendampingan ini menjadi langkah strategis agar pelaksanaan anggaran berjalan sesuai aturan, transparan, dan berorientasi hasil.

Acara menghadirkan dua narasumber utama.Drs. A. Irwan Bangsawan, M.Si, Kepala Dinas PP dan KB Kota Makassar, menyampaikan materi mengenai mekanisme dan evaluasi pelaksanaan anggaran DAK Sub Bidang KB, dengan penekanan pada perencanaan yang matang, efisiensi pelaksanaan, dan pelaporan yang akurat. Sementara itu, IPTU Dr. (c). Haryanto, SH., M.M dari Panit 2 Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel membawakan materi mengenai peran Polri dalam mengawal pelaksanaan anggaran DAK demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik.

Kegiatan dipandu oleh Yusri Jabir, SE., M.Si, Sekretaris Dinas PP dan KB Kota Makassar, yang memandu jalannya acara secara dinamis dan komunikatif.

Melalui fasilitasi ini, peserta diharapkan semakin memahami mekanisme pelaksanaan anggaran DAK Sub Bidang KB, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga program yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Makassar.