Polda Sulsel Diminta Periksa Pengadaan Ribuan CCTV Lorong Makassar

MAKASSAR, Beritabenua – Solidaritas Mahasiswa Makassar (SMM) mendesak Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengadaan ribuan kamera pengawas (CCTV) lorong di Kota Makassar. Program yang diklaim sebagai upaya peningkatan keamanan lingkungan tersebut dinilai tidak sebanding antara besarnya anggaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Koordinator SMM, Nur Amin, menegaskan bahwa aparat penegak hukum perlu memeriksa tidak hanya pihak pemerintah, tetapi juga penyedia CCTV beserta penyedia jaringan pendukungnya.

“Kami meminta agar penyedia CCTV beserta penyedia jaringannya diperiksa. Jangan sampai program ini hanya menjadi proyek pengadaan tanpa fungsi yang jelas di lapangan,” ujar Nur Amin, Rabu, 7 Januari 2026.

SMM menyoroti rendahnya efektivitas dan optimalisasi pemanfaatan CCTV lorong. Di sejumlah titik, kamera pengawas dilaporkan tidak berfungsi maksimal, mengalami kerusakan, atau tidak terkoneksi, sehingga kehadirannya tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan keamanan warga.

Selain itu, SMM juga mempertanyakan spesifikasi teknis CCTV yang diadakan. Menurut Nur Amin, kondisi banyaknya CCTV yang tidak berfungsi dengan baik patut diduga berkaitan dengan kualitas perangkat yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam kontrak pengadaan.

“Kami mempertanyakan apakah spesifikasi CCTV yang dipasang di lapangan benar-benar sesuai dengan kontrak. Jika kualitasnya di bawah standar, wajar jika banyak yang cepat rusak atau tidak berfungsi optimal,” tegasnya.

Ia menilai, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari proses pengadaan barang dan jasa yang seharusnya mengutamakan kualitas, keberlanjutan fungsi, serta efisiensi penggunaan anggaran.

“Anggarannya tidak sedikit, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Ini menimbulkan pertanyaan serius, apakah perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan secara matang atau sekadar mengejar realisasi proyek,” lanjut Nur Amin.

Diketahui, program CCTV lorong merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang dikencangkan dan disetujui pada era Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto. Pada tahun 2025, anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp 9,3 miliar. Program tersebut bahkan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditargetkan rampung sebelum masa jabatan wali kota berakhir.

Namun bagi SMM, besarnya anggaran tersebut justru berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Situasi ini dinilai memperkuat dugaan lemahnya tata kelola program serta berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

“Atas dasar itu, kami mendesak Polda Sulsel untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, mulai dari proses perencanaan, spesifikasi teknis barang, pengadaan, pemeliharaan, hingga kerja sama dengan pihak ketiga, guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip pengelolaan keuangan negara,” kata Nur Amin.

Ia menegaskan, persoalan CCTV lorong bukan semata-mata soal perangkat yang rusak atau tidak berfungsi, melainkan menyangkut tanggung jawab negara dalam mengelola uang rakyat.

“Aparat penegak hukum harus hadir untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya.