PALOPO, Beritabenua–Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinator Sulawesi Selatan-Barat (BADKO SULSELBAR) akan menggelar Musyawarah Daerah (MUSDA) di Kota Palopo pada Jumat (14/2/2025).
Agenda ini tidak sekadar menjadi forum rutin dua tahunan organisasi, tetapi juga diproyeksikan sebagai momentum bersejarah dalam perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya.
Diresmikan Bupati Sinjai, Jalan Sappiareng Kini Sudah Mulus
BeritaBenua.com • sekitar 2 jam lalu
Berita Terkini
8.537 Peserta PBI BPJS di Sinjai Dinonaktifkan, HMI Soroti Akurasi Data dan Transparansi
Arrang Saz • sekitar 3 jam lalu
Berita Terkini
Ketua BADKO HMI SULSELBAR, Muhammad Ahyar, menegaskan MUSDA kali ini memiliki makna strategis. Selain sebagai ajang konsolidasi organisasi, forum tersebut akan menjadi ruang deklarasi resmi dukungan HMI terhadap pembentukan Provinsi Luwu Raya.
“MUSDA 14 Februari mendatang bukan pertemuan biasa. Ini adalah panggilan sejarah bagi seluruh kader HMI di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk bersatu menyuarakan aspirasi masyarakat Luwu yang telah lama mendambakan keadilan pembangunan. Kami akan hadir dengan sikap tegas mendukung Provinsi Luwu Raya,” tegas Muhammad Ahyar.
Mahasiswa K3 UMSi Bersama Petugas (PPL) dan Pemerintah Desa Masago Gelar Penyuluhan Perikanan
BeritaBenua.com • sekitar 20 jam lalu
Berita Terkini
Ramadhan Penuh Kepedulian: Ketua MPR, Mendagri, dan BPOM Serahkan Bantuan untuk delapan kabupaten di Aceh
BeritaBenua.com • 2 hari lalu
Berita Terkini
Ketua Panitia Pelaksana MUSDA, Syahrul, menyampaikan bahwa persiapan kegiatan telah dilakukan secara matang. Ribuan kader HMI dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dijadwalkan hadir mengikuti rangkaian kegiatan.
“MUSDA ini mengangkat tema ‘Konsolidasi Gerakan Mahasiswa Islam: Agenda Reformasi Hukum Nasional Pasca KUHP-KUHAP dalam Mewujudkan Masyarakat Pangngaderreng’. Tema ini mencerminkan komitmen HMI dalam mengawal reformasi hukum nasional yang berkeadilan sekaligus memperkuat dukungan terhadap DOB Provinsi Luwu Raya,” ujar Syahrul.
Ia menjelaskan, pemilihan tema tersebut memiliki relevansi historis dan kultural karena mengaitkan perjuangan pemekaran wilayah dengan nilai-nilai Pangngaderreng—falsafah Luwu yang menjunjung kebenaran, kepatutan, kepatuhan, keadilan, dan kejujuran.
Rangkaian MUSDA akan diawali dengan pembukaan resmi, dilanjutkan sidang-sidang pleno yang membahas agenda strategis organisasi, termasuk penguatan dukungan terhadap pembentukan Provinsi Luwu Raya. Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan deklarasi dukungan yang akan dihadiri seluruh peserta MUSDA.
“Deklarasi ini bukan sekadar pernyataan simbolik. Dokumen tersebut akan kami sampaikan kepada DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, serta pihak-pihak terkait sebagai bentuk komitmen konkret HMI dalam mengawal aspirasi masyarakat Luwu,” jelas Syahrul.
Muhammad Ahyar menambahkan, dukungan HMI terhadap pembentukan Provinsi Luwu Raya dilandasi argumentasi empiris mengenai ketimpangan pembangunan di kawasan Luwu yang telah berlangsung lama. Dengan wilayah yang luas dan potensi sumber daya alam yang besar, kawasan tersebut dinilai masih menghadapi berbagai keterbatasan akses pembangunan.
“Masyarakat Luwu tidak menuntut kemewahan, tetapi keadilan. Akses pendidikan, infrastruktur yang memadai, serta pelayanan kesehatan yang layak merupakan hak dasar warga negara yang harus diperjuangkan,” ujarnya.
MUSDA ini juga diharapkan menjadi momentum konsolidasi kekuatan gerakan mahasiswa Islam di wilayah SULSELBAR, guna merumuskan strategi perjuangan yang lebih terarah dan sistematis.
“HMI memiliki sejarah panjang dalam dinamika kebangsaan. Dalam setiap fase perubahan, HMI hadir sebagai bagian dari kekuatan moral bangsa. Komitmen itu akan kembali kami tegaskan dalam MUSDA ini,” tutup Muhammad Ahyar.
Dengan mengusung semangat Pangngaderreng, HMI BADKO SULSELBAR menegaskan tekadnya untuk terus mengawal aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan di kawasan tersebut.





