Taruna Ikrar: Tegaskan Penyalahgunaan OOT Bukan Sekadar Masalah Kesehatan, tapi Ancaman Bangsa

BOGOR, Beritabenua — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggencarkan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT) di wilayah kerja Balai POM di Bogor sebagai bentuk perlawanan terhadap maraknya penyalahgunaan obat yang mengancam generasi muda Indonesia.

Kegiatan yang digelar di Ruang Theater Universitas Pertahanan, Kabupaten Bogor, Senin (18/5/2026), melibatkan lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, hingga masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Rektor Universitas Pertahanan RI Letjen TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., Bupati Bogor Rudy Susmanto, Walikota Depok Supian Suri, serta Wakil Walikota Bogor Jenal Mutaqin.

Dalam kegiatan itu, BPOM menegaskan penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu seperti Tramadol, Triheksifenidil, Ketamin, dan Dekstrometorfan kini menjadi ancaman serius yang tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga terhadap stabilitas sosial dan masa depan bangsa.

Kepala BPOM RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menegaskan bahwa penyalahgunaan OOT telah berkembang menjadi ancaman tersembunyi yang menyasar generasi muda. Menurutnya, obat-obatan tersebut kerap disalahgunakan untuk kepentingan nonmedis dan rekreasional yang berujung pada ketergantungan, gangguan mental, hingga tindak kriminalitas di masyarakat.

“Penyalahgunaan OOT bukan lagi sekadar persoalan kesehatan, tetapi ancaman nyata terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jika dibiarkan, cita-cita menuju Generasi Emas 2045 dapat terganggu,” ujar Taruna Ikrar.

BPOM juga mengungkap hasil penindakan terhadap pabrik ilegal di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah yang menemukan lebih dari satu miliar tablet OOT ilegal berupa Tramadol, Triheksifenidil, dan Dekstrometorfan beserta bahan baku dengan nilai keekonomian mencapai Rp398 miliar. Nilai tersebut diperkirakan dapat mencapai triliunan rupiah apabila seluruh bahan baku diproduksi menjadi obat ilegal siap edar.

Taruna menyebut peredaran OOT ilegal semakin mengkhawatirkan karena mudah diakses masyarakat melalui jalur ilegal maupun penyalahgunaan distribusi obat. Bahkan, berbagai tindak kekerasan seperti tawuran, begal, hingga kasus kriminal lainnya disebut memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan obat-obatan tertentu tersebut.

“Ini menjadi alarm serius bagi bangsa. Karena itu BPOM terus bergerak melakukan penindakan, penertiban, serta pengawasan secara masif di seluruh Indonesia. Namun BPOM tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan OOT,” katanya.

Melalui Aksi Nasional yang digelar di sekitar 33 kabupaten/kota tempat Unit Pelaksana Teknis BPOM berada, BPOM mendorong penguatan sinergi criminal justice system antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta masyarakat dalam menghadapi kejahatan obat dan makanan.

Langkah represif, menurut BPOM, harus berjalan beriringan dengan edukasi dan upaya preventif untuk menurunkan permintaan penyalahgunaan OOT.

Dalam kesempatan tersebut, BPOM juga menetapkan Mei 2026 sebagai Bulan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan. Melalui momentum ini, BPOM berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan obat semakin meningkat sekaligus memperkuat gerakan bersama dalam menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman obat ilegal dan penyalahgunaan OOT.