Dialog Publik Soroti Kerusakan Gunung Bulu Bawakaraeng, Mahasiswa Pecinta Alam Desak Evaluasi Tata Kelola Kawasan

MAKASSAR, Beritabenua–Sejumlah organisasi Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) bersama organisasi lingkungan di Sulawesi Selatan menggelar Dialog Publik dan Pameran Kerusakan Gunung Bulu Bawakaraeng bertajuk "Gunung Bulu Bawakaraeng Rusak, Siapa yang Bertanggung Jawab?" di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Alauddin Makassar, Rabu-Kamis (22-23/7/2026).

Kegiatan ini diinisiasi MAPALASTA UIN Alauddin Makassar bersama Pusat Koordinasi Daerah (PKD) Mapala Tingkat Perguruan Tinggi se-Sulawesi Selatan, sejumlah organisasi Mapala dari berbagai kampus, serta Yayasan Bumi Toala Indonesia.

Forum tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi Gunung Bulu Bawakaraeng yang dinilai mengalami degradasi akibat meningkatnya aktivitas manusia dan lemahnya tata kelola kawasan.

Selama dua hari pelaksanaan, panitia menampilkan pameran foto yang memperlihatkan berbagai bentuk kerusakan di kawasan Gunung Bulu Bawakaraeng, mulai dari penumpukan sampah, pembukaan jalur pendakian yang tidak terkendali, penebangan pohon, kerusakan geomorfologi, hingga perubahan bentang alam.

Selain itu, pengunjung juga diperlihatkan maket tiga dimensi Gunung Bulu Bawakaraeng berbasis peta topografi tahun 1924 yang bersumber dari arsip Perpustakaan Universitas Leiden. Maket tersebut menggambarkan kondisi bentang alam gunung sebelum terjadinya longsor besar yang mengubah morfologi kawasan.

Pemerhati Gunung Bulu Bawakaraeng, Nevy James Tonggiroh, yang menjadi pemantik diskusi menilai kerusakan gunung tidak hanya dipengaruhi aktivitas manusia, tetapi juga dipicu oleh pendekatan pengelolaan yang belum memahami karakteristik gunung sebagai bentang alam.

"Yang mengurusi tempat ini tidak memahami apa itu gunung. Bawakaraeng adalah nama gunung, sehingga seharusnya dikelola dengan ilmu gunung, bukan hanya pendekatan kehutanan atau lingkungan. Salah satu penyebab kerusakan Gunung Bulu Bawakaraeng adalah salah urus," katanya.

Nevy juga menyoroti belum adanya regulasi khusus mengenai perlindungan gunung di Indonesia. Menurutnya, hingga kini belum ada kebijakan yang secara spesifik mengatur pengelolaan kawasan gunung berdasarkan karakteristik ekologis dan geomorfologinya.

Dalam diskusi, sejumlah peserta turut mengkritisi pembangunan fasilitas seperti mushala dan toilet di kawasan Gunung Bulu Bawakaraeng. Mereka menilai setiap pembangunan infrastruktur di kawasan pegunungan harus didahului kajian ilmiah agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem.

Peserta juga mendorong agar upaya perlindungan dan pemulihan Gunung Bulu Bawakaraeng melibatkan masyarakat lokal, akademisi, organisasi pecinta alam, serta pemerintah melalui kolaborasi yang berkelanjutan.

Pada hari kedua kegiatan, panitia mengundang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi Maluku (Pusdal LH SUMA), dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sulawesi Selatan sebagai narasumber.

Namun, hingga kegiatan berlangsung, ketiga instansi tersebut tidak menghadiri forum. Meski demikian, dialog tetap berjalan dengan diikuti sekitar 80 peserta yang terdiri dari mahasiswa, komunitas, akademisi, dan masyarakat.

Melalui forum tersebut, penyelenggara berharap lahir perhatian yang lebih serius terhadap perlindungan Gunung Bulu Bawakaraeng melalui penguatan kajian ilmiah, evaluasi tata kelola kawasan, restorasi ekosistem, serta penyusunan kebijakan yang mampu menjamin kelestarian kawasan pegunungan secara berkelanjutan.