SINJAI, Beritabenua — Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Achmad Fauzan Guntur, meminta masyarakat tidak melakukan panic buying menyusul antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulawesi Selatan.
Menurut Fauzan, masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihan karena ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan terus dikoordinasikan bersama PT Pertamina.
Jelang Kongres HIPPMAS XVII, Chairul Arqam Dorong Wajib Pakta Integritas dan Larangan Politik Uang
Arrang Saz • 4 hari lalu
Berita Terkini
GEOMETRI 2026 Hadir, Kompetisi Matematika Nasional Digelar di UNM Oktober Mendatang
Arrang Saz • 13 hari lalu
Berita Terkini
“Jadi terkait maraknya antrean di Sulawesi Selatan, DPRD mengimbau masyarakat untuk tidak terjadi panic buying,” kata Fauzan, Rabu (9/9/2026).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, DPRD Sulsel telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.
PAW Kepala Desa Saotengah Resmi Tetapkan Tiga Calon, Pemuda Harapkan Pemimpin yang Dekat dengan Masyarakat
Arrang Saz • 26 hari lalu
Berita Terkini
Kongres XVII HIPPMAS Digelar 28–30 Agustus 2026, Jadi Momentum Akhiri Dualisme dan Satukan Organisasi
Arrang Saz • sekitar 1 bulan lalu
Berita Terkini
Pasokan LPG untuk Pompanisasi
Menurut dia, LPG diperlukan untuk mendukung aktivitas petani, khususnya operasional pompanisasi untuk mengairi lahan persawahan yang mengalami kekurangan air.
“Dalam waktu dekat ini akan ada penambahan pasokan LPG ke daerah yang terdampak kekeringan, khususnya di sektor pertanian untuk pompanisasi petani,” katanya.
Rekomendasi BBM Harus Selektif
Fauzan juga meminta pemerintah kabupaten dan kota lebih selektif dalam menerbitkan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi petani dan nelayan.
Ia menekankan agar rekomendasi diberikan sesuai peruntukan dan besaran alokasi yang telah ditetapkan.
“Hal ini penting untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan digunakan sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Pengawasan Distribusi Diperketat
Di sisi lain, pengawasan terhadap distribusi BBM menjadi perhatian DPRD Sulsel bersama pemerintah daerah dan Pertamina Patra Niaga.
Fauzan mengatakan koordinasi juga dilakukan dengan aparat penegak hukum (APH) untuk mengantisipasi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
“Pemprov Sulsel, DPRD Sulsel dan Pertamina Patra Niaga telah berkoordinasi dengan APH untuk melakukan pengawasan dan penindakan terkait oknum-oknum yang ingin bermain,” katanya.
Ia berharap pengawasan lintas sektor tersebut dapat mencegah penyalahgunaan distribusi BBM dan memastikan pasokan energi tetap tersedia bagi masyarakat.
“Semoga dengan koordinasi lintas sektor dan pengawasan yang diperkuat, distribusi BBM di Sulawesi Selatan berjalan sesuai ketentuan,” ujar Fauzan.
