SINJAI, Beritabenua — Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Achmad Fauzan Guntur, meminta masyarakat tidak melakukan panic buying menyusul antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulawesi Selatan.
Menurut Fauzan, masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihan karena ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan terus dikoordinasikan bersama PT Pertamina.
BRI Sinjai Gelar Jumat Bersih di Taman Karampuang, Wujud Kepedulian Lingkungan
Tim Lapangan • 1 hari lalu
Berita Terkini
HMI MPO Demo Kejaksaan Negeri Sinjai Usut Dugaan Penyimpangan Dana SPAM dan Tindak Lanjut Temuan BPK
Arrang Saz • 4 hari lalu
Berita Terkini
“Jadi terkait maraknya antrean di Sulawesi Selatan, DPRD mengimbau masyarakat untuk tidak terjadi panic buying,” kata Fauzan, Rabu (9/9/2026).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, DPRD Sulsel telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.
Krisis Air Bersih Menghantui Warga Pulau Sembilan, HMI MPO Sinjai Kepung Rujab Bupati
Arrang Saz • 4 hari lalu
Berita Terkini
Momentum Sumpah Pemuda DPD KNPI Sinjai Kolaborasi Tellu Cappa Law Firm, Hadirkan Gerai Hukum Gratis
Arrang Saz • 11 hari lalu
Berita Terkini
Pasokan LPG untuk Pompanisasi
Menurut dia, LPG diperlukan untuk mendukung aktivitas petani, khususnya operasional pompanisasi untuk mengairi lahan persawahan yang mengalami kekurangan air.
“Dalam waktu dekat ini akan ada penambahan pasokan LPG ke daerah yang terdampak kekeringan, khususnya di sektor pertanian untuk pompanisasi petani,” katanya.
Rekomendasi BBM Harus Selektif
Fauzan juga meminta pemerintah kabupaten dan kota lebih selektif dalam menerbitkan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi petani dan nelayan.
Ia menekankan agar rekomendasi diberikan sesuai peruntukan dan besaran alokasi yang telah ditetapkan.
“Hal ini penting untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan digunakan sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Pengawasan Distribusi Diperketat
Di sisi lain, pengawasan terhadap distribusi BBM menjadi perhatian DPRD Sulsel bersama pemerintah daerah dan Pertamina Patra Niaga.
Fauzan mengatakan koordinasi juga dilakukan dengan aparat penegak hukum (APH) untuk mengantisipasi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
“Pemprov Sulsel, DPRD Sulsel dan Pertamina Patra Niaga telah berkoordinasi dengan APH untuk melakukan pengawasan dan penindakan terkait oknum-oknum yang ingin bermain,” katanya.
Ia berharap pengawasan lintas sektor tersebut dapat mencegah penyalahgunaan distribusi BBM dan memastikan pasokan energi tetap tersedia bagi masyarakat.
“Semoga dengan koordinasi lintas sektor dan pengawasan yang diperkuat, distribusi BBM di Sulawesi Selatan berjalan sesuai ketentuan,” ujar Fauzan.
