‎Mahasiswa Kritik Pendirian URI, Sebut Indonesia Tidak Kekurangan Perguruan Tinggi

MAKASSAR, Beritabenua—Peluncuran Universitas Republik Indonesia (URI) oleh pemerintah memantik respon dari kalangan mahasiswa. Mereka meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka urgensi pendirian perguruan tinggi baru tersebut di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi pendidikan tinggi nasional.

‎Presiden Prabowo Subianto telah melantik Marsekal (Purn.) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026. Pemerintah menyampaikan URI diproyeksikan menjadi institusi strategis untuk mencetak pemimpin masa depan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

‎Menanggapi kebijakan tersebut, Demisioner Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Alauddin Makassar Periode 2025, Rahim, menilai fokus pembangunan pendidikan tinggi semestinya diarahkan pada penguatan kualitas perguruan tinggi yang telah ada.

‎"Indonesia tidak sedang kekurangan perguruan tinggi. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat riset, memperbaiki fasilitas pembelajaran, serta memperluas akses pendidikan bagi seluruh mahasiswa," ujar Rahim, Jumat (24/7/2026).

‎Menurut Rahim, sejumlah persoalan mendasar di pendidikan tinggi masih memerlukan perhatian, antara lain keterbatasan laboratorium dan sarana pembelajaran, pendanaan riset yang belum optimal, kesejahteraan dosen yang belum merata, tingginya beban Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta terbatasnya akses beasiswa.

‎Ia juga meminta pemerintah membuka informasi mengenai pembentukan URI kepada publik, termasuk naskah akademik, analisis kebutuhan nasional, kajian fiskal, peta jalan pengembangan, model akademik, indikator keberhasilan, serta skema pembiayaan.

‎Rahim mengatakan keterbukaan informasi merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

‎Pandangan serupa disampaikan Presiden Mahasiswa IAIN Pontianak, Indah Allawiyah. Ia mempertanyakan alasan pemerintah memilih mendirikan universitas baru ketika jumlah perguruan tinggi di Indonesia dinilai telah memadai.

‎"Perguruan tinggi di Indonesia jumlahnya sudah sangat banyak. Pertanyaan publik adalah mengapa negara perlu membangun universitas baru. Apakah persoalan yang dihadapi tidak dapat diselesaikan melalui penguatan perguruan tinggi yang sudah ada?" kata Indah.

‎Menurut Indah, hingga kini masyarakat belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai kebutuhan objektif pendirian URI, indikator keberhasilan, target yang hendak dicapai, maupun model akademik yang akan diterapkan.

‎Ia menilai setiap kebijakan strategis semestinya disertai kajian akademik yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, termasuk dalam aspek pembiayaan.

‎"Publik berhak mengetahui analisis kebutuhan, proyeksi anggaran, manfaat yang diharapkan, indikator keberhasilan, hingga potensi risiko dari setiap kebijakan strategis. Indonesia tidak kekurangan kampus, tetapi masih membutuhkan penguatan mutu pendidikan tinggi," ujarnya.

‎Mahasiswa berharap kebijakan strategis di bidang pendidikan tinggi disusun berdasarkan kebutuhan nasional yang terukur, didukung kajian akademik yang terbuka, serta mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran. Mereka juga menilai penguatan mutu pendidikan, riset, pemerataan akses, dan peningkatan kualitas lulusan tetap menjadi agenda utama dalam pembangunan pendidikan tinggi nasional.