GSMM Kritik Keras Pemerintah Pusat, Sebut Negara Gagal Menjamin Kesejahteraan Rakyat

MAKASSAR, Beritabenua - Salah satu kader Gerakan Solidaritas Mahasiswa Merdeka (GSMM) melontarkan kritik keras terhadap pemerintah pusat yang dinilai telah gagal menjalankan amanah konstitusi dalam menjamin kehidupan yang layak dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pernyataannya, kader GSMM tersebut menyoroti realitas sosial yang kian memprihatinkan, di mana kemiskinan masih menjadi ancaman nyata bagi masyarakat kecil. Ia menegaskan bahwa kasus seorang ayah yang terpaksa mencuri demi memberi makan keluarganya, hingga berujung kehilangan nyawa, bukanlah sekadar peristiwa kriminal biasa melainkan bukti konkret kegagalan negara dalam memenuhi tanggung jawab dasarnya.

“Ketika rakyat harus mencuri untuk bertahan hidup, itu bukan semata kesalahan individu, melainkan kegagalan sistem. Negara seharusnya hadir sebagai pelindung, bukan absen hingga rakyatnya mati dalam keputusasaan,” tegas Ipul, Senin (37/7/26).

Ipul menilai bahwa kondisi ini mencerminkan lemahnya kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, buruknya distribusi kesejahteraan, serta minimnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga memperparah situasi, di mana tindakan main hakim sendiri masih terjadi tanpa kontrol yang tegas dari aparat.

Lanjut ipul, GSMM mengkritik sikap pemerintah yang dinilai tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Di tengah kesulitan ekonomi yang melanda masyarakat, pemerintah justru dianggap lebih sibuk dengan agenda seremonial dan kepentingan elit, dibandingkan menghadirkan solusi nyata.

“Janji kesejahteraan yang selalu digaungkan hanya menjadi retorika kosong. Sementara di lapangan, rakyat terus berjuang sendiri tanpa kehadiran negara yang nyata,” lanjutnya.

Sebagai bentuk sikap, GSMM mendesak pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

GSMM menegaskan bahwa kritik ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu kerakyatan dan menyuarakan kepentingan masyarakat yang terpinggirkan.