‎Anggota DPRD Sinjai Soroti Proyek RSUD dan Puskesmas Manipi, Bongkar Dugaan Banting Harga

‎SINJAI, Beritabenua—Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dari Fraksi PKB, Muh. Ridwan, soroti proses pelaksanaan sejumlah proyek konstruksi pemerintah di Kabupaten Sinjai.

‎Pihaknya menyinggung dugaan adanya praktik banting harga dalam proses pengadaan pekerjaan pemerintah, termasuk proyek pembangunan Puskesmas Manipi, kecamatan Sinjai Barat dan salah satu pekerjaan pembangunan di lingkungan RSUD Sinjai.

‎Muh. Ridwan, menyampaikan kepada awak media, Kamis (17/9/2026), dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah.

‎Menurutnya, penawaran dengan harga terendah dalam proses pengadaan diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

‎Namun, ia meminta kemampuan penyedia jasa tetap diverifikasi secara serius, terutama apabila terdapat penawaran dengan nilai yang dinilai sangat rendah.

‎“Yang menjadi persoalan bukan siapa pemenangnya. Itu sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya saja secara logika, pekerjaan seperti itu dibanting harganya harus jelas dasarnya,” kata Muh. Ridwan.

‎Ridwan juga mencontohkan persyaratan fasilitas pendukung seperti depo yang menurutnya harus dapat dibuktikan keberadaannya saat proses verifikasi perusahaan.

‎Muh. Ridwan juga menyinggung pekerjaan sebelumnya yang menurutnya berkaitan dengan persoalan material dan pembayaran kepada pihak pemasok.

‎“Misalnya mereka mengatakan punya depo, itu harus dibuktikan punya atau tidak. Ternyata kemarin pelaksanaannya dia membeli semen pada pihak lain dan sampai hari ini belum dibayarkan,” ujarnya.

‎Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian Unit Layanan Pengadaan (ULP), khususnya dalam memastikan kemampuan dan kelengkapan perusahaan sebelum ditetapkan sebagai penyedia.

‎“DPR tidak bisa masuk di wilayah teknis. Kita hanya bisa masuk di wilayah politik melalui fungsi pengawasan,” katanya.

‎Ia mengatakan DPRD dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah apabila dalam proses pengawasan ditemukan persoalan yang membutuhkan tindak lanjut.

‎Muh. Ridwan juga menyinggung pekerjaan di lingkungan RSUD Sinjai yang menurutnya pernah berkaitan dengan temuan pemeriksaan serta penyelesaian pekerjaan yang melewati batas waktu kontrak.

‎Menurutnya, riwayat pelaksanaan pekerjaan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi ketika penyedia yang sama kembali mengikuti atau memenangkan pekerjaan pemerintah.

‎“Kalau hari ini mereka hadir lagi, itu kan menjadi pertanyaan,” ujarnya.

‎Ia kemudian menyebut informasi mengenai dua pekerjaan yang kembali dimenangkan pihak yang sama, yakni pembangunan Puskesmas Manipi dan salah satu pekerjaan pembangunan rumah sakit.

‎Kendati demikian, Muh. Ridwan mengaku belum mengetahui secara pasti nama perusahaan yang dimaksud.

‎“Potensinya sangat jelas ada. Kenapa demikian? Karena dia akan melakukan pembantingan harga. Di situ asas pembuktian harus jelas, apa dasarnya dia banting harga seperti itu,” katanya.

‎Muh. Ridwan menegaskan DPRD Sinjai akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pekerjaan pemerintah daerah, khususnya proyek yang menggunakan anggaran negara.