Antrean BBM dan Kelangkaan LPG 3 Kg Disorot, PMII Sulsel Desak Evaluasi Distribusi

MAKASSAR, Beritabenua— Antrean panjang kendaraan di sejumlah daerah SPBU di Sulawesi Selatan dan kelangkaan gas LPG 3 kilogram mendapat sorotan dari Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sulawesi Selatan, Sabtu 12/9/2026.

Bendahara PKC PMII Sulsel, Ansar, meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengevaluasi tata kelola serta distribusi BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat dari sisi distribusi, bukan hanya ketersediaan stok.

“Kalau masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM bersubsidi, sementara ada dugaan penyalahgunaan atau penyelewengan dalam distribusi, ini tentu harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum,” ujar Ansar.

Menurut Ansar, pemerintah perlu memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Jika dalam proses distribusi ditemukan penimbunan, pembelian secara tidak wajar, pengoplosan, penyalahgunaan izin atau bentuk pelanggaran lainnya, sekiranya aparat melakukan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Pengawasan harus semakin diperketat, jangan masyarakat yang terus menjadi korban, sementara ada oknum yang mengambil keuntungan dari bahan bakar minyak subsidi, yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat, negara harus hadir menindak para mafia BBM bersubsidi” tegasnya.

PKC PMII Sulawesi Selatan juga menyoroti pernyataan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi yang menyebut ketersediaan stok BBM dan LPG bersubsidi pada dasarnya masih tersedia.

Ansar menilai, pernyataan tersebut perlu disertai penjelasan mengenai kondisi distribusi di lapangan. Sebab, menurutnya, antrean panjang di sejumlah SPBU menunjukkan adanya persoalan yang perlu ditelusuri.

“Antrian panjang menjadi anomali di tengah pernyataan bahwa stok BBM bersubsidi masih tersedia, kalau stok BBM subsidi dinyatakan tersedia, tetapi masyarakat masih harus mengantre panjang di sejumlah SPBU, tentu ada persoalan yang perlu dijelaskan. Ketersediaan stok harus berbanding lurus dengan kemudahan masyarakat mendapatkannya di lapangan,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah dan Pertamina membuka informasi mengenai distribusi BBM bersubsidi, termasuk realisasi penyaluran dan kemungkinan hambatan di sepanjang rantai distribusi.

“Antrean panjang itu fakta yang dilihat dan dirasakan masyarakat. Jangan sampai ada kesenjangan antara data stok dengan kondisi nyata di SPBU. Kalau stok tersedia tetapi masyarakat tetap kesulitan mendapatkannya, rantai distribusinya perlu diperiksa,” kata Ansar.

Meski demikian, Ansar menegaskan pihaknya tidak ingin berspekulasi ataupun menuduh pihak tertentu tanpa bukti. Sengingga meminta dugaan pelanggaran dibuktikan melalui pemeriksaan di lapangan.

“Kami tidak ingin berspekulasi dan menuduh pihak tertentu. Tetapi fakta antrean panjang harus dijawab dengan data dan pemeriksaan di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, siapa pun pelakunya harus ditindak sesuai hukum,” tegasnya.

Menurut Ansar, antrean BBM dan sulitnya memperoleh LPG 3 kilogram tidak hanya berkaitan dengan persoalan distribusi, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.

Pengendara yang harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU, kata dia, dapat mengalami kerugian waktu dan tambahan biaya. Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi pelaku usaha kecil yang menggunakan kendaraan dan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

“Dampaknya langsung kepada masyarakat. Waktu mereka habis di antrean, biaya transportasi meningkat, aktivitas ekonomi terganggu, dan pelaku usaha kecil, ojek, nelayan, petani dan buruh bisa kehilangan pendapatan. Karena itu, persoalan distribusi BBM subsidi dan LPG 3 kilogram harus segera diselesaikan,” ujar Ansar.

PKC PMII Sulawesi Selatan mendorong agar satuan tugas (SATGAS) yang melibatkan pemerintah daerah, Pertamina dan aparat penegak hukum, bergerak cepat terukur dan transparan, masyarkat berharap kehadiran pemerintah memberikan solusi terkait akses memperoleh BBM bersubsidi.

PMII sebagai organisasi kaderisiasi, mengambil peran sebagai kontrol sosial melakukan pengawasan, jika Satgas lamban dan tidak berjalan sebagaimana mestinya, kader-kader PMII di Sulawesi Selatan wajib hadir menyuarakan kepentingan rakyat.

“Bahan bakar minyak subsidi yang seharusnya meringankan beban masyarakat justru menjadi persoalan baru karena sulit diperoleh, kemacetan hampir terjadi disepanjang jalan Sulawesi Selatan. Kalau ada pihak yang terbukti menyelewengkan distribusi, kami meminta penegakan hukum dilakukan penindakan secara tegas dan tidak tebang pilih,” tutup Ansar.