Rencana HKm di Wilayah Adat Barambang, AMAN Sinjai Khawatir Timbulkan Polemik

SINJAI, Beritabenua- Rencana penerapan Hutan Kemasyarakatan (HKm) oleh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) di Desa Bonto Katute, dipertanyakan.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sinjai menyebut, masyarakat telah menjaga dan memanfaatkan hutan sebagai bagian dari ruang hidup mereka.

“Yang penting adalah memastikan rencana HKm tidak mengabaikan hak, ruang hidup, dan kepentingan masyarakat adat” kata Zulkifli. Minggu (4/10/26).

Zulkifli yang juga merupakan Koordinator Advokasi Hukum dan HAM PD AMAN Sinjai, mendorong agar rencana tersebut dibahas secara terbuka oleh Pemerintah Desa dan melibatkan masyarakat adat sejak awal. Mendengarkan, mempertimbangkan, dan menentukan sikap bersama.

“Masyarakat perlu memahami apa tujuan dan dampak dari rencana Hkm. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk mengelola hutan justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat adat.” Jelasnya.

Sementara salah seorang warga setempat menyampaikan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak menolak hutan dijaga dan dikelola.

”Kami juga mau hutan dijaga. Dari dulu kami hidup berdampingan dengan hutan. Yang kami khawatirkan adalah kalau ada aturan baru, bagaimana dengan hak kami dan kehidupan kami ke depan.” kata Ramli.

Dikonfirmasi Pemerintah Desa Bonto Katute, namun sampai berita ini ditayangka, pihaknya belum memberikan tanggapan.