PENAJAM, Beritabenua.com – Dalam upaya melindungi kekayaan intelektual produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Kamis (17/10/2024).
Acara yang berlangsung di aula lantai III Kantor Bupati PPU ini dipimpin oleh Sodikin, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab PPU, dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN/BUMD, serta pelaku UMKM dan inovator lokal.
Pemadaman Bergilir Listrik di Sinjai Sudah Berbulan-bulan, Pemuda Desak Menteri ESDM Turun Tangan
BeritaBenua.com • sekitar 14 jam lalu
Berita Terkini
BEM UIT Gelar Seminar Kebangsaan, Reformasi Hukum dan Masa Depan Negara Jadi Sorotan
NURrr Aminn • 1 hari lalu
Berita Terkini
Dalam sambutannya, Sodikin menekankan pentingnya sosialisasi ini bagi pelaku UMKM untuk memahami dan mendaftarkan produk-produk inovatif mereka.
“Kami berharap melalui kegiatan ini, para pelaku UMKM semakin menyadari pentingnya HKI dan terdorong untuk mendaftarkan produk mereka,” ungkapnya.
Tambang Diduga Ilegal di Sungai Tangka Sinjai Masih Beroperasi, Dugaan Kongkalikong APH dan Pengelola Tambang Mencuak
Arrang Saz • 2 hari lalu
Berita Terkini
Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli Hadir di UIN Alauddin, Sampaikan Orasi Kebangsaan
NURrr Aminn • 2 hari lalu
Berita Terkini
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU, dengan narasumber dari Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kalimantan Timur. Sodikin juga menggarisbawahi bahwa Kabupaten PPU kaya akan talenta di bidang industri kreatif.
“Ide-ide kreatif yang muncul adalah aset ekonomi yang harus dilindungi melalui pendaftaran HKI,” tegasnya.
HKI meliputi berbagai jenis perlindungan, seperti paten, merek, desain industri, dan hak cipta. Sosialisasi ini menjelaskan manfaat HKI, seperti perlindungan hukum bagi karya seni, jaminan bagi pemilik karya, serta potensi peningkatan penghasilan melalui hak eksklusif atas inovasi.
Sodikin juga menambahkan bahwa pemerintah berupaya memfasilitasi proses pendaftaran HKI agar pelaku UMKM tidak menghadapi kendala birokrasi.
“HKI bukan hanya tentang perlindungan hukum, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan daya saing bagi produk lokal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten PPU, Tur Wahyu Sutrisno, dalam laporannya menjelaskan dasar hukum kegiatan ini mengacu pada berbagai undang-undang terkait HKI.
“Kreativitas warga PPU mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Tur Wahyu.
Ia berharap sosialisasi ini dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha dan inovator di PPU untuk mendaftarkan hak cipta, paten, atau merek atas produk mereka. Dengan perlindungan hukum yang memadai, diharapkan kreativitas masyarakat dapat terus berkembang dan berkontribusi pada perekonomian daerah. (adv/kominfoppu)





