PENAJAM, Beritabenua.com – Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) yang bertujuan untuk mempercepat literasi dan inklusi keuangan di daerah, serta membahas rencana program kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten PPU pada Rabu, (16/10/2024).
Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab PPU, Sodikin, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan dari Bank Indonesia (BI) Balikpapan dan lembaga jasa keuangan.
Dalam sambutannya, Tohar menjelaskan bahwa TPAKD Kabupaten PPU telah resmi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan dikukuhkan pada bulan September 2024. Tim ini diharapkan dapat mendorong akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat, guna mendukung perekonomian daerah.
“TPAKD bertujuan mencari terobosan untuk membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat, serta mendorong lembaga jasa keuangan untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pembentukan tim ini merupakan langkah strategis untuk menggali potensi ekonomi daerah dan mengoptimalkan sumber dana yang ada.
Merujuk pada data statistik, Tohar menyampaikan bahwa jumlah penduduk Kabupaten PPU pada tahun 2023 mencapai 196.566 jiwa, dengan 141.567 rekening tabungan yang terdaftar di bank, bernilai sekitar 1,1 triliun Rupiah.
Penyaluran kredit kepada masyarakat juga mencatatkan angka signifikan, dengan 31.963 debitur dan total nilai kredit mencapai 1,608 triliun Rupiah.
“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten PPU pada tahun 2023 meningkat sebesar 29,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menjadi harapan yang baik sejalan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang berjalan,” jelas Tohar.
Rakor kali ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah sistematis dari pemerintah daerah dan stakeholder untuk memperluas jangkauan masyarakat terhadap produk jasa keuangan. Dengan begitu, diharapkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat PPU dapat meningkat.
Tohar menekankan bahwa TPAKD memiliki tanggung jawab untuk menjalankan program yang mendorong literasi dan inklusi keuangan di berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, dan pariwisata.
“Melalui TPAKD, kita berharap dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang terkendala masalah permodalan, sehingga produk keuangan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (adv/kominfoppu)
