SINJAI, Beritabenua— Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Sinjai melontarkan tudingan keras terkait dugaan jaringan mafia solar bersubsidi yang disebut menjadi biang kelangkaan di Kabupaten Sinjai. Dalam sikap resminya, kader HMI, Hardianto, menyebut praktik ilegal ini sebagai kejahatan terorganisir yang tak mungkin berjalan tanpa keberpihakan oknum aparat hingga lemahnya pengawasan Syahbandar TPI Lappa.
Kapal Modifikasi dan Penimbunan 6.000 Liter: Operasi Berjalan Rapi
Gubernur Himbau Perangkat Daerah dan Swasta Tingkatkan Penggunaan Jasa Penerbangan di Bandara Juwata Tarakan
Xiao Huli • sekitar 1 jam lalu
Berita Terkini
Pemprov Dorong Keterlibatan Penyandang Disabilitas Dalam Program Pembangunan Daerah
Xiao Huli • sekitar 1 jam lalu
Berita Terkini
Informasi lapangan menunjukkan adanya lokasi penimbunan solar yang dikendalikan pria berinisial M, lengkap dengan tangki 6.000 liter dan puluhan jeriken. Solar tersebut diduga dikumpulkan dari dua SPBU di Sinjai Utara dan Sinjai Timur, sebelum dipindahkan ke kapal modifikasi bermuatan 16 ton.
Pada 8 November, warga di kawasan Sungai Tui menemukan sedikitnya 40 jeriken solar di dalam kapal bermuatan peti berlapis fiberglass. Aktivitas sempat terhenti setelah mendapat sorotan, namun kembali berjalan ketika aparat sudah tidak lagi berada di lokasi.
Bappeda-Litbang Satukan Persepsi dan Arah Membangun Kaltara
Xiao Huli • sekitar 1 jam lalu
Berita Terkini
Didukung Bupati Perjuangkan Petani, DPD TMI Sinjai Dilantik
BeritaBenua.com • sekitar 2 jam lalu
Berita Terkini
“Tidak Mungkin Tanpa Oknum” — Peran Aparat dan Syahbandar Disorot
HMI menilai operasi sebesar ini mustahil berjalan tanpa dukungan atau pembiaran aparat tertentu.
“Ada nama-nama yang sudah dikantongi warga. Kapal keluar masuk dengan tonase besar tidak mungkin lolos tanpa SPB. Kalau bisa berlayar berkali-kali, berarti ada kelalaian serius atau indikasi keterlibatan oknum Syahbandar,” tegas Hardianto.
Rekomendasi BBM Subsidi Diduga Diperjualbelikan
HMI juga menuding adanya permainan pada rekomendasi profesi nelayan dan petani. Dokumen ini diduga diterbitkan tanpa verifikasi, bahkan diperdagangkan, sehingga mafia dapat membeli solar subsidi dalam jumlah besar.
Praktik ini membuat nelayan dan petani yang benar-benar membutuhkan kehilangan haknya.
Kritik Tajam untuk Polres Sinjai: Tipidter Dinilai Pasif
Unit Tipidter Polres Sinjai disebut hanya memantau SPBU tanpa menyentuh titik-titik kunci jaringan mafia solar.
“Mafia solar tidak menimbun BBM di depan dispenser. Mereka bergerak di lokasi penampungan, jalur distribusi, kapal, dan permainan rekomendasi. Penyidikan masih sangat dangkal,” kata Hardianto.
Rakyat Jadi Korban: Antrean Panjang, Konflik, dan Biaya Operasional Melonjak
Kelangkaan solar menekan ekonomi nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Antrean panjang di SPBU memicu ketegangan di lapangan, sementara distribusi ilegal tetap berjalan halus.
HMI Mengajukan 5 Tuntutan Keras
1. Kapolres Sinjai membuka penyidikan menyeluruh, termasuk dugaan keterlibatan oknum aparat.
2. Kejaksaan Negeri Sinjai turun mengawasi jika penanganan Polres mandek.
3. Kementerian Perhubungan RI mengaudit Syahbandar TPI Lappa.
4. Instansi penerbit rekomendasi membuka data rekomendasi BBM subsidi dan melakukan audit total.
5. Tipidter Polres Sinjai melakukan pendalaman, bukan hanya pemantauan SPBU.
Ultimatum 3 x 24 Jam: Aksi Besar Jika Tak Ada Gerakan Nyata
Hardianto menegaskan HMI MPO Sinjai siap turun aksi besar-besaran.
“Jika dalam 3 x 24 jam tidak ada langkah konkret, kami akan mengepung Polres, Kejari, dan Syahbandar TPI Lappa. Mafia energi tidak boleh menang atas rakyat.”





