Tolak Penggunaan VMS Aliansi Nelayan Sinjai Geruduk Kantor DPRD

SINJAI, Beritabenua- Tolak keras penggunaan VMS, ratusan Nelayan yang bergabung dalam Aliansi Nelayan Sinjai, gelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD, Senin (7/1/2025).

Mereka menolak dan menyampaikan protes terhadap pemerintah terkait kebijakan penggunaan teknologi Vessel Monitoring System (VMS) yang dianggap sangat memberatkan dan merugikan Nelayan.

Perwakilan nelayan, Israndi Musda dalam orasinya mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pemasangan teknologi digital VMS tersebut agar tidak menyulitkan nelayan.

“Saat ini kami meminta dan mendesak pemerintah agar kebijakan ini ditinjau kembali karena alat tersebut sangat mahal. Kami tidak sanggup membeli alat tersebut,” tegasnya saat orasinya.

Israndi menjelaskan, beban ekonomi yang harus dihadapi nelayan akan semakin berat.

Pasalnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengharuskan nelayan untuk melengkapi kapalnya dengan peralatan transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang harganya mencapai jutaan rupiah per unitnya.

"Beban ekonomi yang dihadapi nelayan sangat berat akibat mahalnya pemasangan alat VMS tersebut seharga Rp13 juta hingga Rp17 juta per unit, bahkan sampai 20 juta dengan biaya-biaya lainya." Ucapnya.

Diketahui, VMS merupakan perangkat monitoring sistem berbasis sinyal satelit yang berjalan pada jaringan Inmarsat.

Alat ini menawarkan fasilitas komunikasi transmisi data via satelit yang memungkinkan pertukaran data dan informasi kelautan dan perikanan untuk kepentingan nelayan, pemilik kapal maupun penyedia layanan (operator).

Hingga berita ini diterbitkan aksi unjuk rasa masih berlangsung.