SINJAI, Beritabenua- Puluhan massa yang terdiri dari Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Sinjai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Sinjai, Jumat (21/2/2025).
Aksi ini digelar untuk menindaklanjuti nasib tenaga honorer Kabupaten Sinjai yang tidak terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta penganggaran mobil dinas ditengah devisit anggaran di Kabupaten Sinjai.
Diketahui penerapan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penghapusan Tenaga Honorer per Januari Tahun 2025, menjadi penyebab utama ratusan tenaga honorer dirumahkan.
Diikuti dari Suara Indonesia, Kabupaten Sinjai mendapat sorotan tajam dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Mendagri Tito Karnavian secara tegas meminta seluruh pemerintah daerah melaksanakan mandat mempekerjakan pegawai Non ASN menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Sinjai yang tidak mengusulkan penerimaan PPPK. Padahal data base dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah tersedia dan lengkap" Ucap Tito Karnavian.
Khaerul, salah satu peserta massa aksi, juga menyoroti penganggaran mobil dinas bernilai Rp. 5,8 Milyar, menurutnya hal ini tidak wajar ditengah devisit anggaran Kabupaten Sinjai dan seharusnya anggaran sebesar itu dialihkan ke Tenaga Honorer non database
"Lagi lagi pemerintah daerah mengeluarkan penganggaran mobil dinas sebesar Rp. 5,8 Milyar ditengah devisit anggaran, kenapa tidak anggaran ini dialihkan ke Tenaga Honorer untuk biaya upah kerja mereka" Ungkap Khaerul.
Hal ini disambut oleh Mappahakkang, Anggota DPRD Sinjai Dapil 1 Fraksi PAN saat sesi audiens berlangsung.
"Terkait tenaga honorer dan pengadaan mobil dinas, kami akan tindaklanjuti ke pimpinan untuk berkordinasi dengan Bupati Sinjai terpilih yang baru saja dilantik, karena Bupati sinjai saat ini sedang berada di Jakarta masih ada kegiatan pasca pelantikan" Katanya.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung sekitar dua jam. Sebelumnya massa aksi melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Sinjai.
.jpeg)