SINJAI, Beritabenua- Puluhan massa yang terdiri dari Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Sinjai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Sinjai, Jumat (21/2/2025).
Aksi ini digelar untuk menindaklanjuti nasib tenaga honorer Kabupaten Sinjai yang tidak terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta penganggaran mobil dinas ditengah devisit anggaran di Kabupaten Sinjai.
HWDI Sulsel dan AMAN SulSel Dorong Pelibatan Disabilitas dalam Kebijakan Daerah di Sinjai
BeritaBenua.com • sekitar 22 jam lalu
Berita Terkini
Jurnalis Diduga Diintimidasi Saat Liputan BBM Subsidi, SMSI dan HMI Desak Polisi Bertindak Tegas
Arrang Saz • 2 hari lalu
Berita Terkini
Diketahui penerapan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penghapusan Tenaga Honorer per Januari Tahun 2025, menjadi penyebab utama ratusan tenaga honorer dirumahkan.
Diikuti dari Suara Indonesia, Kabupaten Sinjai mendapat sorotan tajam dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
HUMANISTIK UMSI Gelar Debat Nasional, Dorong Peran Generasi Muda Menuju Indonesia Emas 2045
Arrang Saz • 2 hari lalu
Berita Terkini
INVE25 SIMETRIA Digelar, Mahasiswa Matematika FMIPA UNM Tampilkan Kekompakan dan Kreativitas
Arrang Saz • 2 hari lalu
Berita Terkini
Mendagri Tito Karnavian secara tegas meminta seluruh pemerintah daerah melaksanakan mandat mempekerjakan pegawai Non ASN menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Sinjai yang tidak mengusulkan penerimaan PPPK. Padahal data base dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah tersedia dan lengkap" Ucap Tito Karnavian.
Khaerul, salah satu peserta massa aksi, juga menyoroti penganggaran mobil dinas bernilai Rp. 5,8 Milyar, menurutnya hal ini tidak wajar ditengah devisit anggaran Kabupaten Sinjai dan seharusnya anggaran sebesar itu dialihkan ke Tenaga Honorer non database
"Lagi lagi pemerintah daerah mengeluarkan penganggaran mobil dinas sebesar Rp. 5,8 Milyar ditengah devisit anggaran, kenapa tidak anggaran ini dialihkan ke Tenaga Honorer untuk biaya upah kerja mereka" Ungkap Khaerul.
Hal ini disambut oleh Mappahakkang, Anggota DPRD Sinjai Dapil 1 Fraksi PAN saat sesi audiens berlangsung.
"Terkait tenaga honorer dan pengadaan mobil dinas, kami akan tindaklanjuti ke pimpinan untuk berkordinasi dengan Bupati Sinjai terpilih yang baru saja dilantik, karena Bupati sinjai saat ini sedang berada di Jakarta masih ada kegiatan pasca pelantikan" Katanya.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung sekitar dua jam. Sebelumnya massa aksi melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Sinjai.
