Polemik Listrik, HMI Nunukan Soroti PLN

NUNUKAN, Beritabenua- Kondisi listrik di Nunukan masih belum stabil hingga saat ini.

‎Menanggapi hal itu, Ketua HMI Cabang Nunukan, angkat bicara.

‎Menurutnya, keberadaan tenaga listrik tidak dapat dipungkiri semakin terasa penting dari hari ke hari. Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta upaya mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, tidaklah terlepas dari penyediaan tenaga listrik.

‎"Terlepas dari apapun kendala yang terjadi tentu ini sudah harus bisa diantisipasi mengingat bahwa ini bukan kejadian yg pertama kalinya, bahkan sudah seringkali terjadi, apakah ini kelalaian dari PLN atau memang sumber daya yang tidak mampu untuk menunjang adanya listrik di Nunukan ini" kata Andi Baso, Rabu (16/4/25).

‎Andi Baso melanjutkan, bahwa masyarakat membutuhkan solusi konkret, kalau memang tidak bisa, PLN wajib memiliki rencana mitigasi atau cadangan sehingga aliran listrik dapat terus berjalan.

‎”Karena banyak sekali kerugian pelanggan dengan padamnya aliran listrik terutama masyarakat yang memiliki usaha kecil yang bergantung terhadap listrik" jelasnya.

‎‎"Kondisi ini saya rasa sudah sangat parah dengan pemadaman kurang lebih 4 jam terjadi, maka kami mendesak agar pihak PLN harus secara serius untuk mencari solusi yang konkret untuk mengatasi masalah kelistrikan ini" imbuhnya.

HMI Cabang Nunukan kemudian mendorong masyarakat Nunukan untuk bersatu lewat gugatan class action terhadap fenomena pemadaman yang dinilai sudah di luar kewajaran.

‎HMI Cabang Nunukan menganggap sebagai produsen listrik seharusnya selalu meningkatkan pelayanan dan dapat menjaga kepercayaan konsumen listrik.

“Salah satunya adalah dengan tidak sering melakukan pemadaman listrik. Apabila memang harus memadamkan listrik, pihak ULP PLN seharusnya memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumen listrik, sehingga konsumen listrik dapat mempersiapkan” jelasnya.

‎Untuk melindungi hak kita, lanjut dia katakan, problematika listrik ini perlu kita kawal bersama agar masalah pemadaman ini selesai dan hak masyarakat untuk mendapat suplai listrik yang terus menerus, merata dan bermutu bisa terwujud sebagaimana mestinya.

‎