SULBAR, Beritabenua- Ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat kembali memadati halaman depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat dalam aksi demonstrasi jilid dua menolak aktivitas tambang pasir yang dianggap merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Pada Jum'at, 09 Mei 2025.
Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sulbar membawa berbagai spanduk dan orasi secara bergantian mengecam keberadaan tambang pasir di wilayah pesisir Sulawesi Barat.
Mereka menilai bahwa aktivitas pertambangan tersebut telah menimbulkan kerusakan ekosistem laut, abrasi pantai, serta mengganggu mata pencaharian nelayan dan petani lokal.
Sekitar pukul 15.42 WITA, Gubernur Sulbar Suhardi Duka sempat menemui massa dan menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat. Namun, massa merasa kecewa karena pertemuan itu berlangsung singkat dan tidak menghasilkan ruang dialog yang substantif.
Ketegangan sempat memuncak ketika massa mencoba masuk ke halaman kantor gubernur dengan menarik pagar kawat berduri. Aksi saling dorong antara demonstran dan aparat keamanan pun tak terhindarkan, menyebabkan beberapa orang terjatuh.
Aparat kepolisian kemudian memberi peringatan kepada massa untuk membubarkan diri sesuai waktu yang ditentukan dalam UU Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
Mereka menegaskan bahwa aksi ini akan terus dilanjutkan hingga pemerintah benar-benar mencabut izin tambang pasir dan mengambil langkah konkret untuk melindungi lingkungan dan hak hidup masyarakat Sulbar.
"Bisa kita lihat bagaimana tadi bapak Suhardi Duka tidak menyambut kami dengan baik hanya menyampaikan sebuah argumen yang tidak berkekuatan hukum tidak tertulis dan tidak bisa kami bawa pulang, olehnya itu apabila ada sesuatu hal yang terjadi di kampung kami terjadi konflik horizontal yang menghilangkan nyawa, maka yang harus bertanggungjawab adalah bapak gubernur Sulawesi Barat." Ungkap Jendral Lapangan, Zulkarnain.
Aksi ini menandai babak baru perlawanan rakyat terhadap eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Bagi mereka, tambang bukan sekadar soal ekonomi, tapi soal masa depan generasi.
