MAMUJU, Beritabenua - Gerakan Mahasiswa Merdeka Kabupaten Mamuju menyampaikan kritik tajam kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Mamuju, menyikapi krisis air bersih yang kian meresahkan masyarakat.
RDP tersebut digelar sebagai bentuk pengawalan terhadap keluhan publik mengenai layanan air bersih yang dinilai memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Senin, 02 Juni 2025.
Dalam forum itu, Direktur PDAM menyebutkan bahwa gangguan layanan disebabkan oleh bencana banjir dan longsor yang merusak jaringan pipa serta beberapa unit produksi air.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan perbaikan, bahkan mengirim sebagian peralatan ke Makassar.
Namun, pernyataan tersebut dinilai tidak maksimal dan mengecewakan oleh perwakilan mahasiswa. Firdaus, juru bicara Gerakan Mahasiswa Merdeka, mempertanyakan langkah PDAM yang dinilai lamban dan tidak solutif.
"Kalau hanya sekadar perbaikan, saya rasa langkah yang diambil kurang maksimal. Mengapa tidak langsung diganti saja dengan yang baru? Soal anggaran, itu urusan internal kalian. Masyarakat hanya tahu mereka membayar dan berhak mendapatkan pelayanan yang baik." Tegas Firdaus
Firdaus juga mempertanyakan transparansi pengelolaan dana dari tarif pelanggan. Ia menyebutkan bahwa jumlah pelanggan PDAM saat ini mencapai sekitar 21.000 orang.
"Kalau kita ambil contoh kecil, 12.000 pelanggan saja dikalikan tarif Rp50.000 per bulan, itu sudah mencapai Rp600 juta. Apakah tidak bisa dana sebesar itu digunakan untuk meminimalisasi kerusakan dan meningkatkan kualitas layanan." Tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat berhak mengetahui ke mana aliran dana tarif pelanggan setiap bulannya. Menurutnya, PDAM harus terbuka agar tidak muncul kecurigaan adanya penyalahgunaan anggaran.
"Jangan sampai muncul anggapan bahwa dana yang dibayarkan pelanggan digunakan untuk hal-hal yang tidak urgen, bahkan salah. Ini penting untuk menjaga citra PDAM di mata masyarakat." Jelas Firdaus.
Kekecewaan semakin mendalam ketika salah satu pegawai PDAM menyatakan bahwa tidak ada masalah di internal PDAM. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan masyarakat harus membeli air galon hanya untuk kebutuhan dasar seperti mandi dan mencuci.
"Apakah pihak PDAM pernah turun langsung melihat warga yang harus membeli air galon hanya untuk mandi atau mencuci piring? Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal empati terhadap masyarakat." Lanjut Firdaus.
Ia menegaskan bahwa masyarakat ingin tahu secara terbuka apa sebenarnya masalah yang terjadi dan sejauh mana langkah perbaikan yang telah dilakukan.
"Kalau memang pipanya rusak atau alat produksinya bermasalah, solusinya ganti saja. Kami sudah muak mendengar alasan yang berulang dari kalian sebagai penanggung jawab." Tambah Firdaus.
Ia menyampaikan bahwa PDAM tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan di lapangan. Ia menyoroti lonjakan tagihan yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan.
"Jangan seolah-olah tidak ada masalah di internal, sementara di lapangan justru banyak masyarakat yang kecewa dengan pelayanan PDAM." Pungkasnya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti buruknya respon PDAM terhadap laporan masyarakat, termasuk pengaduan via WhatsApp yang tidak mendapat balasan.
Sebagai hasil RDP, DPRD Kabupaten Mamuju bersama mahasiswa dan pihak PDAM sepakat memberikan waktu dua bulan untuk menyusun perencanaan teknis dan menyelesaikan berbagai persoalan, baik administratif maupun teknis di lapangan.
Gerakan Mahasiswa Merdeka menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada perubahan konkret di tubuh PDAM Tirta Manakarra.
