MAMUJU, Beritabenua - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Barat mengecam keras pernyataan yang dilontarkan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V Mamuju dalam kegiatan sosialisasi di Desa Beru-beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.
Pernyataan itu dinilai sebagai provokasi dan manipulasi informasi di tengah penolakan masyarakat terhadap rencana penambangan pasir.
"Kami menilai pernyataan BWS Sulawesi V adalah pembohongan publik yang terstruktur dan penuh kepentingan. Ini provokasi murahan yang memecah kepercayaan masyarakat serta merusak nilai-nilai transparansi." Tegas Muh. Arif, Kepala Bidang Lingkungan Hidup Badko HMI Sulbar, Rabu (18/6/2025)
Badko HMI Sulbar mendesak agar Kepala BWS Sulawesi V dicopot dari jabatannya dan diproses hukum atas dugaan penyebaran informasi bohong. Arif menilai pernyataan pihak BWS bisa memperkeruh suasana dan mencederai prinsip netralitas lembaga negara.
"Jika tidak ada langkah tegas dari pemerintah dan aparat hukum, kami akan mengambil langkah konstitusional. Saat ini kami sedang menyusun laporan resmi ke Polda Sulbar." Tambahnya.
Selain kecaman terhadap BWS, Badko HMI juga menyoroti proyek Bendung dan Irigasi Tommo yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah, namun tak memberi dampak signifikan bagi masyarakat. Proyek tersebut disebut hanya menjadi beban negara dan menambah deretan anggaran sia-sia.
"Program itu mengatasnamakan rakyat, tapi tak berfungsi maksimal. Ini pemborosan anggaran yang patut diaudit secara menyeluruh. Kami minta KPK turun tangan." Kata Arif.
Ia menambahkan bahwa hingga kini banyak petani masih kesulitan air karena sistem irigasi yang dinilai mati total.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil yang aktif mengawal isu lingkungan dan tata kelola sumber daya publik, Badko HMI Sulbar menyatakan kesiapannya untuk bertindak tegas jika tak ada respons dari pihak terkait.
"Kami beri waktu kepada instansi untuk bertindak. Jika tidak, kami siap melakukan konsolidasi besar-besaran dan turun ke jalan. Ini bukan soal proyek, ini soal harga diri rakyat." Tutup Arif.
