SINJAI, Beritabenua – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sinjai melaksanakan aksi penyampaian aspirasi di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sinjai pada Jumat (29/8/2025) pukul 09.35 hingga 11.00 WITA. Aksi yang dipimpin oleh Ketua Umum HMI Cabang Sinjai, Diawul Muhsinin, tersebut diikuti sekitar 30 kader.
Dalam kesempatan tersebut, HMI Cabang Sinjai mengemukakan enam pokok aspirasi, antara lain:
1. Penolakan terhadap kenaikan PBB P2 yang dinilai memberatkan masyarakat akibat kenaikan NJOP hingga 100 persen tanpa adanya sosialisasi yang memadai.
2. Tuntutan transparansi Pemerintah Kabupaten Sinjai terkait alokasi anggaran gaji bagi 4.007 PPPK paruh waktu, termasuk penjelasan mengenai sumber pembiayaannya.
3. Desakan agar pemerintah memberikan kejelasan status 800 tenaga Non-ASN yang belum terdaftar dalam database BKN meskipun telah mengabdi selama bertahun-tahun.
4. Mendesak percepatan lelang jabatan eselon II, III, dan IV yang masih kosong guna mengoptimalkan pelayanan publik dan menghindari praktik rangkap jabatan.
5. Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk mengkaji ulang kebijakan PBB agar pelaksanaannya lebih adil, transparan, dan bertahap.
6. Dorongan penerapan digitalisasi sistem pemungutan pajak sebagai upaya meminimalkan kebocoran dan meningkatkan akuntabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kenaikan NJOP hingga 100 persen tanpa sosialisasi yang jelas telah menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Kami juga mendesak pemerintah untuk lebih transparan terkait alokasi anggaran gaji 4.007 PPPK paruh waktu yang dinyatakan lulus seleksi,” tegas Israndi Musda, Kepala Bidang PTKP HMI Cabang Sinjai.
Dari pihak legislatif, hanya Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Andi Ridwan Pahlevi, yang hadir tepat waktu. Sementara anggota DPRD lainnya hadir terlambat atau bahkan tidak menghadiri pertemuan, sehingga aspirasi yang disampaikan tidak dapat diterima secara kolektif oleh seluruh unsur pimpinan DPRD.
Menanggapi hal tersebut, Andi Ridwan Pahlevi menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan HMI akan diteruskan ke pimpinan DPRD untuk pembahasan lebih lanjut.
“Isu terkait PBB dan PPPK akan menjadi agenda pembahasan Badan Anggaran (Banggar). Adapun persoalan Non-ASN dan lelang jabatan akan kami koordinasikan dengan pihak terkait,” ujarnya.
Situasi sempat memanas akibat kekecewaan peserta aksi terhadap minimnya kehadiran anggota DPRD. Beberapa peserta melakukan aksi anarkis ringan di ruang rapat, namun keadaan dapat dikendalikan sehingga massa membubarkan diri secara tertib pada pukul 11.00 WITA setelah diarahkan oleh koordinator lapangan.
Israndi menegaskan bahwa HMI Cabang Sinjai akan terus mengawal tindak lanjut dari aspirasi tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar tidak menutup kemungkinan dilakukan apabila aspirasi yang disampaikan tidak segera mendapatkan respons dari pemerintah maupun DPRD.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
