JENEPONTO, Beritabenua- Koalisi Merah Putih Putra Daerah (KMPPD) menggelar aksi demontrasi di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang.
Mereka menyoroti dugaan korupsi pada pekerjaan irigasi Kelara Karelloe, Kabupaten Jeneponto, Rabu (10/9/2025).
Sebelumnya, mereka juga melakukan aksi unjuk rasa sekaligus penyegelan pada lokasi Pekerjaan di Kelara Karalloe, Kabupaten Jeneponto.
Marlo, Selaku Jendral Lapangan menyoroti langsung kinerja Kontraktor, PPK/PPTK, karena terindikasi dugaan korupsi pada pekerjaan yang diduga kuat dikerja dengan asal-asalan.
“Ini berdasarkan hasil analisis kajian materil dan formil dan keresahan masyarakat terhadap prospek pekerjaan pembangunan irigasi tersebut” katanya.
Dirinya mengatakan bahwa adapun hasil investigasinya yakni proyek tersebut memakan anggaran sekitar 31 milyar dengan dua lokasi pekerjaan yang berasal dari APBN tahun 2025 tidak sesuai bestek dan telah menyalahi spesifikasi yang ditentukan sesuai juklak dan juknis analisis kontrak.
“Belum lagi kualitas mutu fisik bangunan irigasi dipertanyakan, karena material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga mengakibatkan terjadi potensi jebol pada saluran irigasi tersebut” sambungnya.
Lanjut dia katakan, CV. Nanda Aliza sebagai pemenang tender pekerjaan tersebut.
“Kami menduga kontraktor melakukan pekerjaan dengan asal-asalan sehingga kondisi fisik bangunan jebol yang masih dalam tahap pekerjaan. Kondisi faktual pembangunan infrastruktur saluran irigasi banyak menuai problem” kata Marlo.
Ia juga menyampaikan praktek indikasi dugaan KKN tersebut juga disebabkan kurangnya partisipatif pemerintah mulai dari tingkat atas sampai bawah dalam terlebih khusus Kepala Balai Pompengan Sungai Jeneberang Sulawesi Selatan yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya.
“Kami mendesak Kepala Balai Pompengan segara mengevaluasi kinerja kontraktor, PPK. Kejaksaan Tinggi Sulsel segera memeriksa oknum yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi pada Pekerjaan D.I irigasi kelara karelloe kab Jeneponto tersebut”, desak KMPPD.
“Kami akan terus menggelar aksi yang berkontinue didepan kantor Balai pompengan jeneberang dan juga akan memasukan laporkan secara resmi ke Kejaksaan Tinggi Sulsel sebagai bentuk pengawasan kami terhadap dugaan korupsi tersebut”, pungkasnya.
