Masyarakat Pulau Medang Apresiasi Listrik Masuk Pulau, Sebut Tidak Ada Kendala

NTT, Beritabenua – Masyarakat memberikan apresiasi atas kehadiran listrik ramah lingkungan berupa solar energy system yang kini tersebar di Pulau Sumedang, Pontianak, Pasir Panjang, dan Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Manggarai Barat.

Warga kepulauan yang sebelumnya hanya mengandalkan lampu sehen sebagai penerangan kini dapat menikmati listrik selama 24 jam.

“Masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak swasta yang telah membantu. Sebelumnya mereka hanya menggunakan lampu sehen yang hanya menyala di malam hari dan tidak terlalu terang,” ujar Yohanes Suhardi, Camat Boleng.

Ia menjelaskan bahwa sistem penerangan berbasis energi baterai ini mulai masuk ke wilayah Kecamatan Boleng pada tahun 2023, dengan tujuan membantu masyarakat di Pulau Sumedang, Pontianak, Batu Tiga, dan Pasir Panjang dalam hal penerangan.

Sejak adanya listrik tersebut, masyarakat kini dapat menggunakan kulkas, kipas angin, magic com, serta mengisi daya ponsel kapan saja.

“Sekarang masyarakat sudah merasa aman dan nyaman. Mereka sangat bersyukur sekali,” ujarnya.

“Masyarakat sangat berterima kasih kepada para pihak yang telah memperhatikan kebutuhan listrik di kepulauan. Dari yang sebelumnya hanya menggunakan lampu sehen, kini beralih ke listrik tenaga surya,” tambahnya.

Ia juga menyebut bahwa saat peresmian proyek tersebut, Asisten I Bupati Manggarai Barat, Hila Madin, turut hadir.

Sementara itu, Kanisius, salah satu pegawai lapangan, menjelaskan bahwa listrik tenaga surya ini memang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam hal penerangan. Berdasarkan kesepakatan bersama, daya listrik 1000 watt dikenai biaya bulanan sebesar Rp400.000, sedangkan daya 600 watt sebesar Rp200.000.

“Masyarakat kebanyakan memilih daya 600 watt dengan biaya Rp200.000 per bulan. Mereka senang dan tidak ada penolakan,” ujar Kanisius.

Ia menegaskan bahwa biaya tersebut bukan untuk mencari keuntungan, melainkan digunakan untuk pengecekan, biaya sewa perahu petugas dari Labuan Bajo ke wilayah kepulauan, serta perawatan peralatan (maintenance).

“Namun, karena selama ini iuran tidak disetorkan, beberapa alat rusak dan tidak dapat diperbaiki. Hal ini cukup memberatkan kami karena harus mengeluarkan biaya sendiri,” ujarnya.

Kanisius berharap pemerintah setempat, termasuk kepala dusun, RW, RT, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dapat mendukung serta memberikan motivasi positif kepada warga agar membayar iuran listrik tepat waktu.

“Tujuannya agar biaya perawatan alat dapat terpenuhi dan layanan listrik tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya.