PPM Soroti Kematian Tahanan, Minta Komnas HAM Turun ke Sidrap

MAKASSAR, Beritabenua--Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa (PPM) melalui caretaker organisasi menyatakan kecaman keras atas tewasnya seorang tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Sidrap, Sulawesi Selatan. Kematian tersebut diduga terjadi setelah korban mengalami penyiksaan selama dua hari, sebagaimana disampaikan pihak keluarga.

PPM menilai insiden ini bukan sekadar kelalaian prosedur, melainkan mengarah pada dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius di bawah pengawasan negara.

Caretaker PPM, Ahmad Mujahid, dalam keterangannya di Makassar, mengaku prihatin sekaligus mengkritik sistem pemasyarakatan yang dinilai belum mampu menjamin perlindungan terhadap warga binaan.

“Kematian tahanan di Rutan Sidrap adalah tamparan keras bagi wajah kemanusiaan kita. Rutan seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan berubah menjadi ruang gelap di mana nyawa bisa hilang tanpa proses hukum yang adil,” ujar Ahmad.

Ia juga menilai peristiwa tersebut berpotensi memicu krisis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Menurut dia, transparansi menjadi kunci untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.

“Bagaimana masyarakat bisa percaya pada hukum jika di dalam sistem itu sendiri nyawa manusia seolah tak terlindungi. Kami menuntut keterbukaan penuh dalam penanganan kasus ini,” katanya.

Dalam pernyataan resminya, PPM menyampaikan sejumlah tuntutan. Organisasi tersebut mendesak Kepolisian dan Kementerian terkait untuk membentuk tim investigasi independen guna memeriksa seluruh petugas yang bertugas saat kejadian.

Selain itu, PPM juga meminta dilakukannya autopsi secara transparan dengan melibatkan pihak eksternal untuk memastikan penyebab kematian korban secara medis dan legal.

PPM turut mendesak Komnas HAM agar turun langsung melakukan investigasi lapangan terkait dugaan praktik penyiksaan di dalam rutan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, PPM juga meminta agar Kepala Rutan Sidrap dicopot dari jabatannya.

PPM menyatakan akan terus mengawal kasus ini bersama lembaga bantuan hukum dan aktivis HAM hingga proses hukum berjalan transparan dan keadilan bagi keluarga korban dapat ditegakkan.