Tamsil Linrung Kunjungi BGN Sulsel, Kawal Percepatan Program Makan Bergizi Gratis

MAKASSAR, Beritabenua — Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Sulawesi Selatan guna memantau perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mendengarkan berbagai kendala yang dihadapi jajaran pelaksana di daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Tamsil diterima oleh Kepala Kanwil KPPG Sulawesi Selatan, Handayani Syaukani, S.KM., M.P.H., serta dihadiri Kepala Regional BGN Sulawesi Selatan, Muhammad Abdi S. Gilman, dan Koordinator Wilayah Makassar, Abdillah Sattari.

Dalam pertemuan itu, Tamsil menyoroti dinamika yang tengah terjadi di tingkat pusat dan berharap situasi tersebut tidak mengganggu pelaksanaan program di daerah.

“Kami mendapat berbagai informasi terkait perkembangan yang terjadi di BGN. Namun kami berharap kondisi tersebut tidak memengaruhi kinerja jajaran BGN di daerah. DPD RI akan terus memantau dan mengawasi pelaksanaan program ini karena menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujar Tamsil. Senin, 8 Juni 2026.

Ia mengungkapkan bahwa salah satu persoalan yang banyak diterima dari daerah adalah keterlambatan operasional sejumlah dapur MBG. Berdasarkan informasi yang diperoleh, salah satu faktor yang banyak dikeluhkan adalah lambatnya proses perizinan dan administrasi.

“Kami mendapat informasi bahwa masih ada beberapa dapur di daerah yang mengalami keterlambatan. Bahkan Presiden juga telah menyoroti persoalan lambatnya proses perizinan dapur. Karena itu, hambatan-hambatan yang ada harus segera dicari jalan keluarnya,” katanya.

Tamsil menyatakan optimisme terhadap kepemimpinan baru di tubuh Badan Gizi Nasional. Menurutnya, ditunjuknya Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN menjadi momentum penting untuk melakukan percepatan program sekaligus pembenahan tata kelola yang dibutuhkan.

“Kami optimistis di bawah kepemimpinan Ibu Nanik S. Deyang, berbagai kendala yang selama ini dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Tentu kami di DPD RI siap mendukung agar seluruh hambatan dan saluran yang selama ini tersendat dapat segera dituntaskan demi kepentingan masyarakat,” ujar Tamsil.

Ia juga meminta seluruh jajaran BGN di daerah agar tidak terpengaruh oleh dinamika yang berkembang dan tetap fokus menjalankan tugas serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan sampai kita terjebak pada persoalan yang sama seperti yang terjadi sebelumnya,” tegasnya.

Menurut Tamsil, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus dikawal bersama demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, dalam sesi dialog, salah satu calon mitra pelaksana MBG menyampaikan keluhan terkait komunikasi dan koordinasi yang dinilai belum berjalan optimal, khususnya mengenai perkembangan proses dapur MBG serta berbagai tahapan administrasi.

Mitra juga mengaku kesulitan memperoleh jawaban dan penjelasan yang memadai terkait perkembangan usulan dapur MBG yang telah mereka ajukan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Regional BGN Sulawesi Selatan, Muhammad Abdi S. Gilman, menjelaskan bahwa sejumlah keputusan strategis memang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Kami sudah berupaya menjelaskan kepada para mitra bahwa beberapa hal, khususnya yang berkaitan dengan persetujuan dan kebijakan tertentu, merupakan kewenangan pusat,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil KPPG Sulawesi Selatan, Handayani Syaukani, menyampaikan permohonan maaf kepada para mitra apabila selama proses pelaksanaan program masih terdapat berbagai kekurangan dan kendala komunikasi.

“Atas nama jajaran, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kekurangan, kendala, maupun kesalahan dalam pelaksanaan program ini. Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak,” ujar Handayani.

Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu pelaksanaan rapat koordinasi terbatas (rakortas) untuk mendapatkan arahan resmi dari Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, terkait langkah-langkah strategis dan kebijakan lanjutan yang akan dijalankan di seluruh daerah.