SINJAI, Beritabenua.com -Puluhan aktivis dari aliansi Gerakan Solidaritas Mahasiswa Sinjai (AGSM) tergabung dari empat kelompok pemuda, yakni HMI MPO, IMM, GMNI dan Himalaya, menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Sinjai berujung memanas, pada Selasa (31/12)
Aksi yang diwarnai saling dorong, massa unjuk rasa dengan pihak keamanan sempat memanas di saat massa aksi memaksa masuk ke gedung kantor Bupati Sinjai untuk menemui Pj Bupati Sinjai hingga aksi saling dorong pun tak terhindarkan.
Kordinator lapangan, Saifullah, menyatakan bahwa para aktivis meminta Pj Bupati Sinjai untuk bertindak tegas untuk menindak oknum ASN yang melakukan penamparan terhadap salah satu kader GMNI saat aksi kemarin di depan Kantor PUPR Sinjai (27/12/2024).
“Kami meminta Pj Bupati Sinjai untuk bertindak tegas dalam meninda oknum ASN yang melakukan penamparan saat aksi kemarin dihalam kantor PUPR", Ucapnya dalam orasinya
Dalam aksinya massa unjuk rasa membawa tiga tuntutan yakni;
Pertama, Mendesak PJ Bupati untuk mencopot kepala dinas PUPR Sinjai.
Kedua, Copot dan adili oknum pegawai PUPR Sinjai yang melakukan aksi penganiayaan.
Ketiga, Mendesak POLRES Sinjai mengusut tuntas pelaku penganiayaan terhadap kader GMNI
Menurut Saiful, peristiwa yang dialami kader GMNI itu harus segera diselesaikan dengan tuntas. Sebab demo yang dilakukan hanya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Seharusnya selaku pejabat harus memberikan sikap dan sopan santun yang baik, bukan malah sebaliknya.
Dalam kasus ini, kader GMNI yang dimaksud adalah TAIFIK. Ia mendapat tindak kekerasan di saat melakukan aksi terkait jalan rusak di desa Teras, Kecamatan Sinjai Barat.
Selang beberapa saat Pj Bupati Sinjai, Andi Jefrianto Asapa datang keluar menemui massa aksi ia mengatakan terkait tuntutan massa aksi ada tahapan supremasi hukum yang perlu dilalui, selaku Pj kami tidak memiliki wewenang untuk mencopot dan memutasi serta terkait jalan di Desa Terasa hal tersebut telah kami anggarkan.
"Kita tidak bisa melakukan pencopotan semerta merta ada proses yang terlebih dahulu kita jalani, ada supremasi hukum yang kita patuhi" tuturnya
"terkait perbaikan jalan di desa Terasa sudah kami anggarkan dan kami juga tidak bisa menganggarkan begitu saja, ada mekanisme yang perlu dilalui, dan untuk tahun ini kita tidak bisa menganggarkan karena kita berhadapan dengan pesta demokrasi yang menggunakan anggaran yang besar". tutupnya.
Hinga berita ini diterbitkan, massa aksi bergeser ke titik aksi selanjutnya yakni Polres Sinjai.
