Mengurai Paradoks Daerah Penyangga yang Tercekik di Bawah Bayang-Bayang IKN

Oleh: Bahrul M / Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Penajam Paser Utara

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) saat ini tengah menjadi panggung dari sebuah ironi pembangunan yang luar biasa megah sekaligus menyakitkan. Di satu sisi, bumi Benuo Taka ini dielu-elukan sebagai gerbang nusantara yang secara global disebut serambi utama dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek-proyek infrastruktur raksasa bernilai ratusan triliun rupiah berputar begitu masif di sebagian wilayahnya. Namun, di sisi yang sangat kontras, masyarakat lokal justru didera oleh berbagai tekanan situasi ekonomi, sosial, lingkungan, hingga krisis energi yang kian hari kian "mencekik" urat nadi kehidupan mereka.

PPU sedang mengalami paradoks pertumbuhan ekonomi makro semu. Kemegahan ibu kota baru tidak serta-merta menjelma menjadi kesejahteraan yang merata. Sebaliknya, wilayah ini sedang menghadapi ancaman nyata berupa penurunan ruang fiskal daerah, krisis ekologi, kelangkaan energi mendasar, hingga carut-marut tata kelola distribusi kebutuhan publik.

Jika situasi kritis ini terus dibiarkan tanpa intervensi kebijakan yang radikal, masyarakat PPU terancam hanya akan menjadi penonton yang terasing dan terabaikan di tanah kelahirannya sendiri.

Ruang Fiskal yang Menciut di Tengah Lonjakan Beban Daerah Akar dari situasi pelik yang menjepit PPU saat ini tidak bisa dilepaskan dari ketidaksinkronan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Ketika beban sosial, kebutuhan energi, dan tuntutan pembangunan infrastruktur penunjang meningkat drastis akibat migrasi masif pekerja luar daerah, fiskal daerah PPU justru mengalami kemerosotan tajam.

Berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD PPU, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sempat anjlok secara drastis menjadi hanya Rp1,48 triliun. Angka ini merosot tajam senilai lebih dari Rp1,02 triliun, atau terjun bebas sekitar 32–40 persen jika dibandingkan dengan APBD tahun anggaran sebelumnya yang menyentuh angka Rp2,41 hingga Rp2,5 triliun.

Penyebab utamanya sangat ironis, adanya pemotongan dana transfer dan tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang mencapai 50 persen (meninggalkan tunggakan Rp300 miliar lebih).

Belum tersalurkannya hak DBH daerah yang sah, ini menciptakan pukulan berat bagi keuangan daerah. Di saat Pemkab PPU harus membiayai penataan kota, penyediaan fasilitas dasar, hingga jaring pengaman sosial akibat dampak sosial IKN, instrumen utama pembangunan mereka justru dikebiri.

Akibatnya, pemerintah daerah dipaksa melakukan efisiensi besar-besaran dan mengorbankan berbagai program pembangunan prioritas bagi masyarakat lokal.

Empat Krisis Nyata yang Mengimpit Masyarakat Lokal Menciutnya kemampuan finansial daerah berdampak langsung pada ketidakberdayaan dalam menangani krisis berlapis yang terjadi di lapangan. Sedikitnya, ada empat masalah krusial yang saat ini langsung mencekik kehidupan sehari-hari warga PPU:

1. Krisis Ekologi Kemarau: Karhutla Menjalar, Air Bersih Menipis PPU tengah berada dalam status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi akibat musim kemarau panjang yang memicu hari tanpa hujan berkepanjangan. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, tercatat sedikitnya 113 kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menghanguskan puluhan hektar wilayah PPU. Mayoritas luasan yang terbakar melanda Kecamatan Penajam dan kawasan penyangga lainnya. Asap pekat mulai mengancam kesehatan pernapasan warga, sementara pada saat yang sama, debit sumber-sumber air baku mengalami penurunan drastis. BPBD bahkan harus berjibaku mendistribusikan hingga 367.000 liter air bersih menggunakan mobil tangki demi menyambung hidup warga yang terdampak kekeringan ekstrem.

2. Kegelapan Serambi IKN: Pemadaman Listrik Bergilir Menjadi Menu Harian Melengkapi beban hidup masyarakat, permasalahan keandalan energi listrik kini menjadi momok baru yang sangat meresahkan. Berdasarkan laporan resmi dari Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Petung, pemadaman listrik secara massal terus meluas dan melanda puluhan wilayah di empat kecamatan, mulai dari Kecamatan Penajam, Waru, Babulu, hingga Sepaku. Durasi mati lampu ini pun tidak main-main, sering kali berkisar antara 3 hingga 6 jam, merampas jam-jam produktif masyarakat terutama pada sore dan malam hari.Akar masalah dari carut-marut kelistrikan di PPU ini berpusat pada dua hal utama: gangguan berulang pada komponen Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) yang menyuplai sistem interkoneksi regional, serta lonjakan beban puncak jaringan lokal akibat masifnya proyek IKN yang belum diimbangi oleh penguatan infrastruktur transmisi lokal.

Akibatnya, ironi kembali tercipta; ketika Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dirancang untuk menyala tanpa kedip dengan teknologi energi terbarukan teranyar, warga lokal PPU di sekitarnya justru dipaksa akrab dengan kegelapan, lilin, dan mesin generator (genset) yang menambah pengeluaran harian mereka.

3. Kelangkaan BBM Bersubsidi dan Antrean yang Mencekik MobilitasMobilitas warga lokal kian terhambat oleh antrean kendaraan yang mengular panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Sebagai wilayah perlintasan antarprovinsi, kebutuhan konsumsi BBM di PPU melonjak tajam. Namun, masalah utama dipicu oleh maraknya aksi "pengetap" BBM subsidi yang melakukan pengisian secara berulang kali dalam sehari. Padahal, Pemkab telah membatasi jatah ketat, yakni maksimal 5 liter untuk kendaraan roda dua dan 30 liter Pertalite untuk kendaraan roda empat. Celah sistem kartu digital yang memungkinkan pemilik kendaraan membuat kartu baru setelah diblokir membuat aksi pengetapan ini terus langgeng, menyedot hak BBM bersubsidi masyarakat miskin lokal dan menaikkan biaya logistik daerah.

4. Masalah Sosial dan Validasi Data Bantuan yang Carut-MarutTekanan ekonomi kian terasa tidak adil ketika instrumen pelindung sosial tidak tepat sasaran. Terjadi carut-marut pada penentuan desil data kemiskinan penerima Bantuan Sosial (Bansos). Akibat kesalahan pemutakhiran data secara sistemik, sejumlah warga lansia kurang mampu dan janda tua secara sepihak tergeser ke kategori desil mampu, sehingga hak perlindungan sosial mereka terputus. Masalah ini diperkeruh oleh dampak sosial tidak langsung dari membeludaknya pekerja urban pendatang, yang mulai memicu munculnya fenomena penyakit sosial baru di sekitar kawasan pemukiman penyangga.

Solusi Strategis: Menyelamatkan Masa Depan Serambi IKN

Pemerintah Pusat, Otorita IKN, dan Pemkab PPU tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa masyarakat lokal tidak boleh dikorbankan demi mewujudkan ambisi peradaban baru nasional. Diperlukan intervensi kebijakan yang taktis, konkret, dan berbasis data:Restorasi Fiskal dan Mendesak Penyaluran Hak DBH: Pemerintah pusat harus segera memulihkan dan melunasi sisa dana transfer DBH yang tertunda. Memotong anggaran transfer daerah penyangga utama di tengah inflasi lokal akibat IKN adalah keputusan kebijakan yang keliru. Ruang fiskal PPU harus disehatkan agar belanja esensial dan pelayanan dasar masyarakat lokal kembali berjalan optimal.

Pembangunan Gardu Induk & Jaringan Transmisi Khusus PPU: PT PLN (Persero) bersama Kementerian ESDM tidak boleh hanya fokus membangun keandalan listrik di dalam wilayah inti IKN. Harus ada investasi percepatan pembangunan gardu induk baru dan peremajaan kabel distribusi di wilayah penyangga PPU guna memperkuat stabilitas voltase dan meminimalisasi gangguan mendadak (force outage). Selain itu, sistem informasi pemadaman lewat Aplikasi PLN Mobile harus dioptimalkan agar transparan dan masyarakat serta pelaku UMKM dapat melakukan mitigasi sebelum mati lampu terjadi.

Memperbanyak Titik Layanan Distribusi Energi (SPBU BUMD): Dengan hanya adanya 7 titik SPBU aktif yang tersebar di wilayah PPU, kapasitas pelayanan jelas sudah tidak memadai. Langkah Pemkab PPU untuk merancang pembangunan SPBU baru yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka harus segera direalisasikan secara konkret. SPBU milik pemerintah daerah ini harus diprioritaskan khusus melayani kebutuhan warga lokal dan sektor produktif daerah.

Sanksi Tegas Sistem Blacklist Permanen bagi Pengetap BBM: Pemkab PPU dan PT Pertamina Patra Niaga wajib menutup celah sistemik. Regulasi pembatasan harian harus diintegrasikan langsung pada pencatatan pelat nomor kendaraan secara real-time berbasis kecerdasan buatan (AI) di seluruh SPBU. Kendaraan yang terindikasi melakukan pengisian berulang dalam sehari harus dijatuhi sanksi blacklist nomor registrasi kendaraan secara permanen, bukan sekadar memblokir kartunya.

Audit Investigatif Data Penerima Bansos (By Name, By Address): Dinas Sosial dan DPRD PPU harus segera melakukan langkah turun lapangan guna mencocokkan kondisi riil masyarakat dengan data desil kemiskinan. Keadilan sosial harus dikembalikan; warga miskin ekstrem lokal yang tergeser oleh bias data administrasi wajib dimasukkan kembali ke dalam daftar penerima bantuan utama.

Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Jangka Panjang Terintegrasi: Langkah distribusi air bersih darurat menggunakan tangki harus segera digantikan dengan proyek pipanisasi jangka panjang. Otorita IKN bersama Kementerian PUPR wajib mengintegrasikan infrastruktur pengelolaan air (seperti Intake Sepaku atau Bendungan Sepaku Semoi) agar manfaatnya dapat dinikmati secara langsung dan merata oleh warga lokal PPU, bukan hanya mengalir lancar ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

KesimpulanPenajam Paser Utara tidak boleh dibiarkan layu di dalam genggaman kemajuan megaproyek nasional. Menurunkan anggaran daerah hingga hampir separuhnya serta membiarkan pasokan listrik dan energinya terseok-seok di saat daerah ini menanggung beban terberat sebagai penopang ibu kota negara adalah paradoks terbesar dalam sejarah pembangunan Indonesia modern.Pemerintah pusat berutang keadilan pada masyarakat Benuo Taka. Menyelamatkan fiskal PPU, menegakkan keadilan distribusi energi, serta memastikan hak hidup atas lingkungan dan jaminan sosial warga lokal adalah satu-satunya jalan untuk membuktikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara dibangun atas dasar prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sekadar memindahkan kesenjangan ke wilayah yang baru.