SINJAI, Beritabenua--Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sinjai secara terbuka menantang keberanian dan komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai untuk menggunakan hak pengawasannya secara maksimal. Rabu/10/6/2026.
Wasekum bidang perguruan tinggi dan kemahasiswaan (PTKP) Fauzan, menegaskan bahwa fungsi checks and balances dari legislatif seolah tumpul di hadapan eksekutif.
Kongres XVII HIPPMAS Digelar 28–30 Agustus 2026, Jadi Momentum Akhiri Dualisme dan Satukan Organisasi
Arrang Saz • 4 hari lalu
Berita Terkini
Bermodal Rekaman CCTV, Tim Resmob Polres Sinjai Ringkus Lima Terduga Pelaku Pelemparan Pos Satpol PP
Arrang Saz • 16 hari lalu
Berita Terkini
"Kami mempertanyakan nyali para anggota dewan yang terhormat. Mengapa fungsi pengawasan mereka mendadak tumpul saat Pemda dengan sengaja mengabaikan urgensi rotasi dan mutasi jabatan? Birokrasi kita hari ini jalan di tempat, diisi oleh pejabat yang sudah jenuh, bahkan banyak jabatan strategis yang dibiarkan kosong atau dijabat Plt tanpa kepastian. Ini jelas merugikan masyarakat," ungkap fauzan
Lebih lanjut fauzan menegaskan bahwa tindakan Pemda yang menutup mata terhadap rekomendasi DPRD telah mencederai prinsip kesetaraan lembaga negara (checks and balances).
Sapa Desa HMI MPO Sinjai: Bakti Sosial, Penyuluhan, hingga Perbaikan Jalan untuk Warga Bulupoddo
Arrang Saz • 19 hari lalu
Berita Terkini
Mahasiswa Kritik Pendirian URI, Sebut Indonesia Tidak Kekurangan Perguruan Tinggi
Arrang Saz • 19 hari lalu
Berita Terkini
“HMI menilai, pengabaian rekomendasi legislatif ini merupakan bukti buruknya tata kelola pemerintahan (bad governance) dan sinyal adanya kepentingan politik praktis yang mengorbankan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)”,tutupnya
Diketahui terdapat lima jabatan strategis yang kosong, di antaranya Kepala BKAD, Kepala BPBD, Kepala Dinas Perindag ESDM, Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris DPRD, serta satu posisi Staf Ahli Bupati.





