SINJAI, Beritabenua--Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sinjai secara terbuka menantang keberanian dan komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai untuk menggunakan hak pengawasannya secara maksimal. Rabu/10/6/2026.
Wasekum bidang perguruan tinggi dan kemahasiswaan (PTKP) Fauzan, menegaskan bahwa fungsi checks and balances dari legislatif seolah tumpul di hadapan eksekutif.
Empat Kali Pasien Ditandu dalam Tiga Tahun Terakhir, Warga Sinjai Barat Tagih Janji Ramah Infrastruktur
Arrang Saz • sekitar 19 jam lalu
Berita Terkini
Viral Anak Ditandu 2 Kilometer di Sinjai Barat, Warga Soroti Akses Jalan dan Layanan Kesehatan
Arrang Saz • sekitar 20 jam lalu
Berita Terkini
"Kami mempertanyakan nyali para anggota dewan yang terhormat. Mengapa fungsi pengawasan mereka mendadak tumpul saat Pemda dengan sengaja mengabaikan urgensi rotasi dan mutasi jabatan? Birokrasi kita hari ini jalan di tempat, diisi oleh pejabat yang sudah jenuh, bahkan banyak jabatan strategis yang dibiarkan kosong atau dijabat Plt tanpa kepastian. Ini jelas merugikan masyarakat," ungkap fauzan
Lebih lanjut fauzan menegaskan bahwa tindakan Pemda yang menutup mata terhadap rekomendasi DPRD telah mencederai prinsip kesetaraan lembaga negara (checks and balances).
PC PMII Sinjai Desak Audit Nasional SPPG dan Mitra MBG Usai Kasus Korupsi BGN
Arrang Saz • 6 hari lalu
Berita Terkini
Lagi-Lagi Warga Sinjai Barat Tandu Pasien Sakit Lewati Jalan Rusak Demi Dapat Pengobatan
Arrang Saz • 8 hari lalu
Berita Terkini
“HMI menilai, pengabaian rekomendasi legislatif ini merupakan bukti buruknya tata kelola pemerintahan (bad governance) dan sinyal adanya kepentingan politik praktis yang mengorbankan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)”,tutupnya
Diketahui terdapat lima jabatan strategis yang kosong, di antaranya Kepala BKAD, Kepala BPBD, Kepala Dinas Perindag ESDM, Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris DPRD, serta satu posisi Staf Ahli Bupati.
