MAKASSAR, Beritabenua– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, H. Jufri Pabe, menyoroti keras praktik pemasangan kabel dan tiang fiber optik yang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat. Misalnya perusahaan yang menjadi perhatian adalah My Republik, Iforte, CBN, Prima Vision, dan Biznet yang diduga sering melakukan pemasangan infrastruktur jaringan secara sembarangan dan tanpa memperhatikan standar keamanan.
Menurut Jufri Pabe, banyak kabel jaringan milik perusahaan telekomunikasi yang melintang di jalan tanpa pelindung dan pemasangan tiang yang dilakukan di lokasi-lokasi yang tidak semestinya, bahkan diduga tanpa izin resmi dari pemerintah.
Laporan Dugaan Kerugian Keuangan Daerah Dinilai Lamban, Kejari Makassar Belum Menyampaikan Hasil Penyidikan
BeritaBenua.com • 1 hari lalu
Berita Terkini
Pangdam XIV/Hasanuddin Resmikan Fasilitas Kodim 1424 Sinjai, Fokus pada Penguatan Kemanunggalan TNI
Arrang Saz • 1 hari lalu
Berita Terkini
“Kami sudah berulang kali mengingatkan penyedia layanan jaringan untuk memperhatikan aspek keselamatan dan kerapihan infrastruktur mereka. Namun, kenyataannya, kondisi di lapangan justru semakin memprihatinkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi kabel-kabel dan tiang fiber optik di sejumlah titik di Kota Makassar sangat semrawut. Tak sedikit kabel optik yang menggantung rendah, melintang di jalan umum, dan sangat berisiko menimbulkan kecelakaan.
WFH ASN Berlaku di Sinjai, HMI Soroti Kesiapan Daerah dan Resiko Gangguan Pelayanan Publik
Arrang Saz • 2 hari lalu
Berita Terkini
Warga Tonrong Audiensi dengan Bupati Sinjai, Tuntut Prioritas Pembangunan Jalan hingga Akses Wisata
Arrang Saz • 2 hari lalu
Berita Terkini
“Sistem jaringan kabel saat ini benar-benar amburadul. Kabel dipasang tanpa perencanaan yang matang dan seolah tidak diawasi. Bahkan, kami menduga kuat banyak dari mereka yang tidak mengantongi izin pendirian tiang. Ini persoalan serius karena menyangkut keselamatan nyawa masyarakat,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.
Terkait hal itu, Jufri Pabe meminta Pemerintah Kota Makassar untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas. Ia menilai bahwa penindakan terhadap perusahaan nakal yang melanggar aturan harus menjadi prioritas demi menjamin keselamatan publik.
“Jika memang ada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dan membahayakan warga, jangan ragu mencabut izinnya. Keselamatan masyarakat jauh lebih penting daripada kepentingan bisnis. Jangan sampai kita membiarkan satu demi satu warga jadi korban akibat kelalaian ini,” pungkasnya.
DPRD Makassar berkomitmen untuk terus mengawal isu ini dan mendorong regulasi yang lebih ketat terhadap penyedia jaringan internet dan fiber optik di wilayah Kota Makassar.
