MAKASSAR, Beritabenua.com - Kamis, 26 Juni 2025 menjadi momen penting dalam langkah menuju pelayanan publik yang lebih inklusif di Kota Makassar. Bukan sekadar pertemuan formal, kehadiran pengurus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulsel ke Balai Kota diterima dengan tangan terbuka oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly, yang turut didampingi oleh perwakilan Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).
Duduk bersama di Ruang Rapat Sekda, HWDI menyuarakan kebutuhan konkret dari para penyandang disabilitas—bukan sekadar akses fisik, tetapi juga sistem layanan yang peka dan ramah terhadap kebutuhan mereka. Salah satu yang mengemuka adalah pentingnya penyusunan SOP layanan disabilitas di Puskesmas, agar interaksi dan pelayanan terhadap disabilitas menjadi lebih terstruktur dan manusiawi.
Bappeda Kota Makassar, melalui Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Ulfa Ichwani Achmad, hadir tidak hanya sebagai pendamping teknis, tetapi sebagai garda perencana kebijakan yang memastikan bahwa suara komunitas rentan ini tidak sekadar didengar, tetapi diadopsi ke dalam perencanaan resmi pemerintah.
“Prinsip inklusi sosial bukan sekadar jargon. Kami di Bappeda menempatkan inklusi sebagai fondasi dalam merancang arah pembangunan jangka menengah maupun tahunan. Aspirasi dari HWDI ini akan kami kawal masuk ke dalam kerangka dokumen strategis OPD terkait,” tutur Ulfa.
Rencana ke depan, Bappeda akan mendorong terbitnya renstra sektoral yang sensitif terhadap isu disabilitas, serta mendukung lahirnya inisiatif pilot project di beberapa Puskesmas percontohan sebagai bukti nyata transformasi pelayanan publik yang setara dan adil.
Pertemuan ini bukan hanya agenda protokoler. Ia menjadi ruang temu antara rencana dan realitas, antara kebijakan dan harapan. Di situlah Bappeda mengambil peran—menyulam perencanaan dengan keberpihakan, agar pembangunan Kota Makassar benar-benar menyentuh semua lapisan masyarakat.
.jpeg)
.jpeg)
