MAKASSAR, Beritabenua.com - Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar pertemuan dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Makassar Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya strategis Pemkot dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan dan terintegrasi lintas sektor.
Penyusunan RPKD ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program penanggulangan kemiskinan yang efektif, berbasis data, serta sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Rapat ini melibatkan berbagai perangkat daerah, akademisi, dan stakeholder terkait sebagai bagian dari pendekatan kolaboratif yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin.
Kepala Bappeda Kota Makassar, Fuad Arfandi, menjelaskan bahwa dokumen ini akan menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya pengurangan kemiskinan yang lebih terarah dan terukur. “RPKD bukan hanya soal angka, tetapi tentang membangun sistem perlindungan sosial yang menjangkau kelompok rentan dan memastikan tidak ada yang tertinggal,” ujarnya.
Bappeda juga memastikan bahwa penyusunan dokumen ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mendukung program nasional penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 dan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat pasca pandemi.