MAKASSAR, Beritabenua--Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) melakukan aksi unjuk rasa di momentum HUT RI ke-80 tahun di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan Flyover Makassar, Minggu (17/08/2025).
Massa aksi membawa spanduk tuntutan bertuliskan "Reformasi Jilid II" sambil bergantian melakukan orasi politik.
Jenderal lapangan Jimi Saputra mengatakan bahwa aksi unjuk rasa di momentum HUT RI ke-80 tahun adalah bentuk keresahan atas situasi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.
Menurutnya, kemerdekaan hanya dinikmati oleh para penguasa sementara rakyat terus ditindas dan dihisap dengan kebijakan yang dibuat pemerintah.
"Setiap tahun HUT RI diperingati namun tidak pernah dijadikan sebagai bahan refleksi untuk mewujudkan ekonomi dan politik yang berdikari," ujarnya Jimi Saputra.
"Soal pidato presiden Prabowo Subianto terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia bagi kami itu adalah pembohongan publik karena saat ini di tingkat akar rumput perekonomian masih tidak stabil ditambah lagi beban pajak yang semakin memberatkan," tambahnya.
Lebih lanjut, Jimi Saputra menegaskan bahwa Aliansi KERAMAT sebagai representasi dari rakyat yang resah dengan kondisi negara.
"Hari ini kami melakukan aksi tepat di hari kemerdekaan RI adalah sebagai bentuk kecintaan kami terhadap Merah Putih," pungkasnya.
"Pemerintah selalu mengatakan Merah Putih tapi bagi kami itu adalah pembohongan publik dan pura-pura hormat Merah Putih namun dibalik itu mereka menjual semua kekayaan alam Indonesia untuk asing," tutupnya.
Adapun sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) yaitu; GRD, PMBI, SPMP, IMM Cab. Gowa, PMKRI Cabang. Gowa, LMND Kota Makassar, dan GMPH, dengan mengangkat isu "Reformasi Jilid II" dengan tuntutan:
1. Tolak RUU KUHAP.
2. Cabut UU TNI.
3. Tolak RUU POLRI.
4. Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
5. Cabut UU Omnibus Law Cilaka.
6. Hapuskan OUTSOURCING.
7. Sahkan RUU Perampasan Aset.
8. Stop pembungkaman demokrasi.
9. Mendesak Kapolda Sulsel tuntaskan kasus uang palsu di Kampus UIN Alauddin Makassar.
10. Mendesak WALIKOTA Makassar tuntaskan masalah air bersih di Tello.
11. Tolak kenaikan PBB.
12. Wujudkan pendidikan gratis.
.jpeg)