SINJAI, Beritabenua--Perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sinjai, Israndi Musda, memilih walk out dari ruang rapat Komisi I DPRD Sinjai saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, Senin 8/9/25.
Israndi menilai DPRD Sinjai tidak konsisten dalam melaksanakan RDP. Menurutnya, seharusnya pembahasan digelar dalam satu forum bersama, bukan dipisahkan per komisi.
“Kami diundang RDP, tapi aspirasi kami dibahas per komisi. Seharusnya dibahas dalam satu forum dan melibatkan semua komisi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Israndi menegaskan dirinya tidak diberi hak bicara oleh pimpinan sidang, sehingga memutuskan meninggalkan forum.
“Pimpinan sidang tidak berikan kami hak bicara, makanya saya pilih walk out,” tegasnya.
Sebelumnya, HMI Cabang Sinjai telah mendesak Pemerintah Daerah agar transparan dalam alokasi penganggaran gaji PPPK paruh waktu yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Dari data, sebanyak 4.007 tenaga PPPK dinyatakan lolos seleksi. HMI menuntut kejelasan apakah gaji mereka akan diambil dari pos belanja jasa atau belanja pegawai, serta sumber anggaran yang akan digunakan.
Selain itu, HMI juga menyoroti nasib sekitar 800 tenaga Non ASN yang tidak masuk dalam database BKN. Mereka mendesak Pemkab Sinjai untuk segera menentukan sikap, apakah akan memberikan solusi kesejahteraan atau langkah lain bagi ratusan tenaga honorer yang telah mengabdi puluhan tahun.
Tak hanya itu, HMI Cabang Sinjai juga menekan Bupati Sinjai untuk segera melakukan lelang jabatan eselon II yang masih lowong, seperti pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) serta BPKAD yang saat ini hanya dijabat oleh pelaksana tugas.
Menurut mereka, penyegaran jabatan eselon II, III, dan IV penting dilakukan agar tidak terjadi rangkap jabatan serta demi memaksimalkan pelayanan publik.
