Peringati Hakordia 2025, Pemprov Tegaskan Komitmen Antikorupsi

TANJUNG SELOR, Beritabenua.com - Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM.,M.AP, membuka senam bersama dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dilaksanakan di Lapangan Agatis, Selasa (2/12).

Tahun ini, Indonesia mengangkat tema "Satukan Aksi, Basmi Korupsi", bermakna bahwa gerakan antikorupsi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat Indonesia bukan hanya segelintir pihak atau lembaga tertentu.

Pollymaart mengatakan peringatan Hakordia ini menjadi pengingat bahwa komitmen melawan korupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Pemerintah harus mampu menjawab tuntutan itu dengan meningkatkan integritas, memperbaiki sistem dan menutup celah terjadinya praktik-praktik koruptif.

Ia menegaskan korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan wilayah perbatasan dan melemahkan kepercayaan masyarakat.

"Kita semua baik sebagai pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai non-ASN punya tanggung jawab pribadi dan moral untuk menjauhi korupsi dalam bentuk apa pun," ucapnya.

Semangat kebersamaan senam ini harus dibawa ke dalam ruang-ruang kerja, ke dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pengawasan program di seluruh perangkat daerah.

"Kita ingin Kaltara dikenal bukan hanya sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan integritas dan budaya antikorupsi," ujar Pollymaart.

Menurutnya korupsi bukan hanya soal uang atau suap tetapi penyalahgunaan wewenang, mark up anggaran, gratifikasi hingga hal-hal dianggap kecil namun melanggar aturan dan merusak integritas.

Pollymaart menuturkan senam bersama hari ini juga memiliki makna simbolik yaitu tubuh yang sehat akan menopang pikiran yang jernih dan hati yang bersih.

“Dengan tubuh yang bugar, kita harapkan semangat kerja kita semakin kuat, dan komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih semakin kokoh,” tegasnya

Dijelaskannya berbagai upaya pencegahan dilakukan seperti transparansi anggaran, digitalisasi pelayanan publik, penguatan sistem pengendalian internal dan peningkatan pengawasan.

Polymaart mengajak seluruh Pejabat, Kepala Perangkat Daerah dan ASN bersama-sama mendukung terwujudnya budaya antikorupsi di lingkungan kerja dan masyarakat melalui penandatanganan komitmen antikorupsi.

"Mari kita jadikan Kaltara sebagai provinsi yang tidak hanya kaya sumber daya alam tetapi juga kaya nilai kejujuran dan integritas," pungkasnya. (dksip)