Batas Belanja Pegawai 30 Persen Bayangi Keberlanjutan PPPK di Sinjai

SINJAI, Beritabenua--Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) di sejumlah daerah mulai menjadi perhatian di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi ini turut memengaruhi pemerintah daerah, terutama dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan belanja pegawai.

Di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, pemerintah daerah memastikan kondisi PPPK PW masih relatif aman untuk saat ini. Jumlah PPPK PW di daerah tersebut tercatat mencapai 3.948 orang.

Kepala BKPSDM Sinjai, Lukman Mannan, mengatakan keberlanjutan status PPPK PW sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah.

“Hal ini sangat ditentukan oleh kesiapan fiskal daerah. Kita perlu melihat sejauh mana kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja pegawai,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Menurut dia, untuk memastikan kondisi tersebut, diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BKAD Sinjai, Andi Ilham Abubakar, memastikan kondisi keuangan daerah untuk tahun anggaran 2026 masih tergolong aman.

“Untuk 2026, insyaAllah masih aman selama tidak terjadi penundaan transfer dana dari pemerintah pusat,” kata Andi Ilham.

Namun demikian, ia mengingatkan adanya tantangan pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah daerah saat ini tengah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang harus menyesuaikan dengan kebijakan nasional.

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total anggaran daerah.

“Batas belanja pegawai 30 persen yang mulai diterapkan pada 2027 menjadi tantangan tersendiri, mengingat saat ini rata-rata belanja pegawai daerah masih berada di atas 40 persen,” ujarnya.