SINJAI, Beritabenua—Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sinjai menggelar aksi unjuk rasa hingga masuk ke ruang rapat paripurna DPRD Sinjai, Senin (4/5/2026).
Aksi bermula dari demonstrasi di depan gedung DPRD. Namun, karena tidak ada pihak yang menemui massa, para demonstran kemudian masuk ke dalam ruang rapat paripurna yang sementara berlangsung.
Wujud Sinergitas, Polres Malinau Silaturahmi dengan Kodim saat HUT TNI ke-81
BeritaBenua.com • 1 hari lalu
Berita Terkini
50 Pajak Air Tanah Sinjai Bermasalah, BPK Temukan Setoran Tak Lewat Rekening Kas Daerah
Arrang Saz • 1 hari lalu
Berita Terkini
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sinjai, Andi Jusman yang diikuti sejumlah anggota DPRD serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah kabupaten Sinjai.
Di tengah forum ruang rapat, massa aksi secara bergantian menyampaikan orasi dan membacakan pernyataan sikap.
Rencana HKm di Wilayah Adat Barambang, AMAN Sinjai Khawatir Timbulkan Polemik
BeritaBenua.com • 2 hari lalu
Berita Terkini
Rumah Permanen di Dusun Arango Sinjai Barat Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp100 Juta
BeritaBenua.com • 3 hari lalu
Berita Terkini
Jenderal Lapangan aksi, Fauzan, menyebut kondisi birokrasi Kabupaten Sinjai saat ini berada pada titik kritis, terutama terkait banyaknya jabatan strategis yang masih diisi Pelaksana Tugas (Plt).
Menurutnya, keberadaan Plt dalam waktu lama menjadi penghambat akselerasi pembangunan karena kewenangannya terbatas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
“Ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi sudah menghambat jalannya pemerintahan secara maksimal,” katanya.
HMI Cabang Sinjai menyampaikan sebagai bentuk pernyataan sikap pada sejumlah tuntutan, di antaranya mengecam kelambanan Bupati Sinjai dalam melakukan mutasi dan rotasi jabatan.
Mereka juga menyoroti fenomena “Plt-isasi” birokrasi yang dinilai membuat pengambilan kebijakan strategis menjadi tidak optimal.
Selain itu, HMI mendesak Bupati Sinjai segera melakukan penataan birokrasi tanpa intervensi kepentingan politik, serta meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
HMI juga meminta DPRD Sinjai segera memanggil Bupati dan instansi terkait melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menjelaskan alasan penundaan mutasi dan rotasi jabatan.
Bahkan, mereka mendorong DPRD menggunakan hak interpelasi jika persoalan tersebut tidak segera ditindaklanjuti.
Sementara itu, Ketua DPRD Sinjai, Andi Jusman, menanggapi aksi tersebut dengan santai.
Menurut Andi Jusman, DPRD merupakan ruang aspirasi bagi masyarakat, sehingga penyampaian pendapat melalui aksi demonstrasi merupakan hal yang wajar.
“Tidak apa-apa, karena DPRD ini memang ruang aspirasi. Selama menyuarakan kepentingan masyarakat, tentu kami terbuka,” katanya.
