Presiden BEM UIT Makassar Soroti Karhutla: Negara Abai terhadap Paru-Paru Bangsa, Desak Presiden Prabowo Copot Menteri Kehutanan

MAKASSAR,Beritabenua- Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang kembali melalap berbagai wilayah di Indonesia memicu kritik tajam dari Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Timur (BEM UIT) Makassar. Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan, dinilai sangat lambat, pasif, dan tidak memiliki langkah konkret yang efektif dalam menghentikan bencana ekologis yang terus berulang ini.

Presiden BEM UIT Makassar Muh Taufik membeberkan bahwa Karhutla yang tak kunjung teratasi telah menimbulkan dampak sistemik yang sangat merugikan masyarakat luas. Asap pekat yang menyelimuti pemukiman kini mengancam keselamatan jiwa dan memicu krisis kesehatan massal, seperti melonjaknya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang menyasar kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Tidak hanya menghancurkan ekosistem serta keanekaragaman hayati yang tak ternilai, bencana ini juga melumpuhkan sektor perekonomian warga lokal dan merusak citra tata kelola lingkungan Indonesia di mata dunia.

Presiden BEM UIT Makassar Muh Taufik menilai kondisi ini sebagai wujud nyata dari pembiaran dan tumpulnya fungsi pengawasan negara terhadap konsesi lahan yang rawan terbakar.

"Rakyat dipaksa menghirup udara beracun dan menanggung kerugian ekonomi yang luar biasa, sementara Kementerian Kehutanan terkesan hanya menjadi penonton. Ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan bentuk kelalaian fatal dalam menjalankan fungsi pencegahan dan penegakan hukum. Publik tidak butuh sekadar imbauan formalitas di atas kertas saat ruang hidup masyarakat hangus terbakar," tegas Muh Taufik.

Melihat besarnya dampak kerugian lingkungan dan krisis kemanusiaan yang terjadi, Presiden BEM UIT Makassar menyoroti penuh kinerja kementerian teknis terkait dan melayangkan desakan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas dengan segera mencopot Menteri Kehutanan dari jabatannya. Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan sistemik dalam mengantisipasi serta memadamkan Karhutla. Selain itu, Presiden BEM UIT Makassar juga menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak keras tanpa kompromi seluruh pihak maupun korporasi pemegang izin konsesi yang terbukti lalai, serta segera memobilisasi bantuan medis dan penanganan darurat bagi warga yang menjadi korban kabut asap.