SINJAI, Beritabenua--Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sinjai ungkap kasus pelanggaran pemilihan umum yang diproses pada Pilkada 2024.
Sebanyak 10 laporan masyarakat yang ditindaklanjuti, 2 diantaranya naik pada tahap tindak pidana.
Swasembada Pangan Tercapai, Don Muzakir: Kebijakan Prabowo Sentuh Petani
BeritaBenua.com • sekitar 9 jam lalu
Berita Terkini
Polda Sulsel Diminta Periksa Pengadaan Ribuan CCTV Lorong Makassar
BeritaBenua.com • 1 hari lalu
Berita Terkini
Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu, Arsal Arifin pada saat Jumpa Pers di Aula Kantor Bawaslu, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Kamis (14/11/2024).
Arsal menyampaikan bahwa 10 laporan dimana 4 yang sifatnya temuan dan 6 berdasarkan laporan dari masyarakat.
Praktisi Hukum Sebut PK Mahkamah Partai Tak Halangi PAW Abdul Salam
BeritaBenua.com • 3 hari lalu
Berita Terkini
Diduga Rugikan Daerah, Seluruh Provider Internet Ilegal Dilapor ke Kejati Sulsel
BeritaBenua.com • 3 hari lalu
Berita Terkini
"Ada 6 kasus pelanggaran ASN , 3 aparat desa, dan 1 kades," ucapnya.
Dari kasus tersebut, Arsal mengatakan bahwa oknum kepala desa terbukti melakukan pelanggaran netralitas dan telah vonis di Pengadilan Negeri Sinjai.
“Satu lagi ASN inisial TM, berkasnya kami sudah limpahkan ke Kejaksaan Negeri Sinjai untuk ditindak lanjuti,” katanya.
Sementara ASN yang lainnya, pihaknya telah merekomendasikan ke Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Makassar.
“Kalau perangkat desa, kami juga sudah teruskan ke pemerintah daerah dalam hal ini Pj Bupati untuk ditindak lanjuti,” ujarnya.
Dalam Konferensi pers hasil penanganan pelanggaran Pemilu 2024 dihadiri Kordiv penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa (P3S) Bawaslu Sinjai, Ahmad Ismail, Kasat Reskrim Polres Sinjai IPTU Andi Rahmatullah, serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai.
