Interupsi Panas di DPRD Sinjai: Bupati Dinilai Tutup Mata Respon Isu Tambang

SINJAI, Beritabenua--Ketegangan mencuat dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sinjai yang digelar Kamis malam, 10 Juli 2025, saat agenda pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD 2025–2029 berlangsung.

Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Andi Asjumawangsah Soi (A. Aso), secara mengejutkan menginterupsi jalannya rapat dan mengangkat isu tambang yang belakangan memicu polemik di tengah masyarakat.

Dalam pernyataannya, A. Aso menuding adanya indikasi pembiaran terhadap aktivitas pertambangan yang diduga beroperasi secara tidak transparan dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Ia mempertanyakan langsung kepada Bupati Sinjai mengenai sikap pemerintah daerah yang dinilai lamban, bahkan cenderung diam, dalam merespons keresahan publik.

Interupsi tersebut mencerminkan kegelisahan sebagian legislator terhadap kebijakan pembangunan yang dinilai tidak seimbang antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Namun, Bupati Sinjai tidak memberikan tanggapan langsung terhadap pertanyaan yang dilontarkan. Ia justru meminta agar persoalan tersebut dibahas pada waktu yang berbeda, dengan alasan ketidaksesuaian topik dengan agenda utama rapat paripurna.

"Persoalan tambang ini bukan hal kecil. Ini menyangkut nasib rakyat dan lingkungan kita, belum lagi hampir tiap pekan kami terima aspirasi masyarakat terkait isu tambang namun sampai detik ini belum ada jawaban dari pihak eksekutif terutama Bupati Sinjai sehingga saya menilai lamban merespons,Wajar kalau kami meminta penjelasan langsung dari Bupati di forum ini agar isu soal tambang tidak simpang siur di masyarakat," Ucap anggota DPRD fraksi demokrat usai rapat.

Sikap ini memunculkan kekecewaan dari anggota dewan yang berharap kehadiran kepala daerah dalam forum resmi dapat dimanfaatkan untuk memberikan klarifikasi terbuka di hadapan publik dan wakil rakyat.

Meskipun agenda rapat tetap berlanjut, interupsi tersebut menjadi sorotan tersendiri dan menandai adanya desakan dari legislatif agar eksekutif lebih terbuka dalam menjawab persoalan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat Kabupaten Sinjai.